Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan integrasi pembayaran antar moda transportasi di DKI Jakarta bisa terlaksana tahun depan. Tujuannya memudahkan masyarakat ibu kota menggunakan transportasi umum.
"Jika tidak ada halangan mudah-mudahan pertengahan tahun depan masyarakat di Jakarta sudah bisa menikmati satu device (alat) untuk semua moda," ujarnya, Rabu (15/7).
Nantinya, integrasi antar moda di ibu kota akan berada di bawah pengelolaan PT JakLingko, termasuk sistem pembayaran terintegrasi. Perseroan merupakan perusahaan patungan dari sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meliputi, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Mayoritas saham JakLingko digenggam oleh MITJ sebesar 40 persen.
Sedangkan tiga BUMD lainnya yakni MRT Jakarta, Transportasi Jakarta, dan Jakpro masing-masing memiliki saham JakLingko sebesar 20 persen. MITJ sendiri merupakan perusahaan joint venture (JV) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT MRT Jakarta.
Tak hanya mengelola integrasi antar moda, Anies berharap JakLingko nantinya menjadi perusahaan berbasis teknologi dan data. Pasalnya, jutaan pergerakan transportasi umum masyarakat DKI Jakarta setiap harinya akan terekam pada data JakLingko.
Ia mengatakan data tersebut bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah.
"Harapannya, JakLingko memasukkan unsur data sebagai bagian yang harus di-manage dari awal. Supaya kami di bagian pengambilan keputusan bisa benar-benar memanfaatkan informasi data mulai dari penentuan rute, skala, dan jenis kendaraan yang kami siapkan untuk masyarakat," imbuhnya.
Seluruh perusahaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu baru saja menandatangani Perjanjian Pemegang Saham Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Jabodetabek pada hari ini. Dengan demikian, mereka secara resmi memegang porsi saham masing-masing di JakLingko.
Selain Anies, penandatangan saham JakLingko tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo.
Dalam kesempatan itu, Budi Karya mengatakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi ini merupakan kelanjutan dari peresmian penataan stasiun terpadu di empat lokasi pada bulan lalu. Integrasi antar moda di DKI Jakarta ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan sejak Januari 2019 lalu.
"Pembentukan moda integrasi DKI Jakarta ini langkah yang baik karena kami akan integrasikan semua moda yang ada. Dan, hari ini secara advance menggunakan satu pembayaran," ucapnya.