MRT Butuh Rp1,5 T untuk Bebaskan Lahan Depo di Ancol

PT MRT Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan pembangunan depo MRT fase II di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara.

"Progresnya kami butuh pendanaan sebetulnya untuk pembebasan lahan di Ancol Barat. Sekitar Rp1,5 triliun," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu, (8/7).   

William menjelaskan lahan yang menjadi incaran sebagai lokasi depo MRT diketahui masuk dalam Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Ancol. Namun, Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut milik PT Asahimas. 

Sehingga, pihaknya tetap membutuhkan dana sebesar itu untuk pembebasan lahan. William mengatakan lahan tersebut merupakan pilihan yang paling efektif.

"Feasibility study menentukan bahwa itu lahan yang paling efektif dan efisien. Dan saat ini sedang dalam proses untuk pendanaan kalau bisa dibebaskan seperti apa," tutur William.

Ia menambahkan, rencananya proses pembebasan lahan bakal dikerjakan tahun depan. Namun, dengan wabah pandemi virus corona yang berimbas pada krisis ekonomi, ia mengaku proses tersebut akan sulit. 

Apalagi, pembebasan lahan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sejatinya, pembebasan lahan itu kewenangan Pemprov, sejatinya ya. Oleh karena itu memang kami bersurat kepada Pemerintah Provinsi untuk mendanai pembebasan lahan tersebut tahun lalu," kata William. 

Pembangunan MRT fase kedua dilaporkan bakal menelan anggaran sebesar Rp22,5 triliun. Dana itu digelontorkan untuk pembangunan delapan stasiun dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta Pusat hingga kawasan Kota Tua di Jakarta Utara.

MRT fase kedua akan meliputi pembangunan tujuh stasiun di antaranya Stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, hingga Kota Tua.

Pembangunan MRT fase kedua juga akan menyertakan pembangunan depo untuk parkir kereta. Rencananya depo MRT bakal dibangun di kawasan Ancol.

[Gambas:Video CNN]