Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan realisasi seluruh anggaran, termasuk bantuan sosial (bansos), sekitar Rp66,24 triliun per 14 Juli 2020. Angka itu setara dengan 63,42 persen dari total dana yang dialokasikan sebesar Rp104,45 triliun.
"Anggaran Kemensos itu awalnya Rp62,8 triliun tahun ini, tapi naik menjadi Rp104,4 triliun. Dari Rp104,4 triliun ini penyerapan per 14 Juli 2020 sekitar Rp66,24 triliun atau 63,4 persen," ungkap Juliari dalam video conference, Rabu (15/7).
Juliari menjabarkan mayoritas dana digunakan untuk penanganan fakir miskin, yakni sebesar Rp38 triliun atau 64 persen dari total anggaran. Kemudian, Kementerian Sosial menyerap dana sebesar Rp26 triliun untuk perlindungan dan jaminan sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, dana untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp133 miliar, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp15 miliar, pemberdayaan sosial Rp100 miliar, rehabilitasi sosial Rp395 miliar, dan penyuluhan sosial Rp129 miliar.
Ia optimistis bisa menyerap anggaran hingga 97,38 persen pada akhir 2020. Target ini, kata Juliari, bisa terwujud dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah.
"Ini bisa direalisasikan apabila juga didukng oleh teman-teman dan pemerintah daerah yang memang harus selalu berkoordinasi," terang Juliari.
Sementara, Juliari telah meminta tambahan anggaran sebesar Rp875 miliar untuk 2021. Alhasil, total pagu anggaran Kemensos bisa mencapai Rp1,3 triliun dari alokasi sebelumnya, yaitu Rp425 miliar
Ia mengatakan tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi atas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Ia menargetkan bisa melakukan verifikasi dan validasi untuk seluruh DTKS dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.
"Dengan anggaran yang kami sampaikan, kami yakin bisa merambah 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Jadi lebih masif," pungkas Juliari.