Kepala Daerah Tak Perbarui Data Kemiskinan Akan Kena Sanksi

CNN Indonesia | Rabu, 15/07/2020 19:10 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara saat menggelar konferensi pers Pengungkapan Kasus Eksploitasi secara Ekonomi dan atau Seksual  terhadap anak  dibawah umur (Child Sex Groomer) yang dilakukan oleh warga asing di Halaman Polda Metro Jaya,  Jakarta,  Kamis, 9 Juli 2020. Dalam pengungkapan tersebut diamankan barang bukti berupa kamera dan hasil video rekaman yang di dapat dari korban di duga sebanyak 305 orang. CNN Indonesia/Bisma Septalisma Mensos Juliari Batubara menyebut Menkeu Sri Mulyani mengusulkan sanksi kepada kepala daerah yang tak memperbarui data kemiskinan wilayahnya. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan untuk memberi sanksi kepada kepala daerah yang tak memperbarui data kemiskinan di wilayahnya.

Kebijakan itu nantinya akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kementerian Keuangan.

"Tadi Bu Sri Mulyani usulkan ada SKB tiga menteri, ini harus ada sanksi bagi daerah yang tidak memperbaharui data," ucap Juliari dalam video conference, Rabu (15/7).


Ia bilang sanksi yang diberikan bisa dalam bentuk pengurangan insentif fiskal. Namun, Juliari tak menjelaskan lebih rinci seberapa besar sanksi yang akan diberikan kepada daerah.

"SKB ini bisa terkait sanksi dari sisi insentif fiskal dan instrumen yang bisa digunakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial," terang dia.

Juliari bilang sanksi perlu diberikan untuk mendorong kepala daerah memperbarui data kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik pemerintah pusat juga bisa diperbarui secara berkala.

Sebelumnya, ia mengungkapkan 92 kabupaten/kota tidak pernah memperbarui data jumlah masyarakat miskin di wilayahnya. Hal itu yang membuat jumlah orang miskin di kabupaten/kota tersebut tercatat paling banyak dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Juliari menyatakan 319 kabupaten/kota lainnya memperbarui data jumlah orang miskin di wilayahnya, tetapi tidak sampai 50 persen. Artinya, mayoritas data kemiskinan di 319 kabupaten/kota itu masih data lama.

"Misalnya, ada kabupaten/kota di data ada 1.000, tapi yang update hanya 4.000," ucap Juliari.

Lalu, ada 103 kabupaten/kota yang memperbarui data kemiskinan di masing-masing wilayah yang melebihi 50 persen. Dengan kata lain, sebagian besar datanya saat ini adalah yang terbaru.

"Jadi, kalau diklasifikasikan kemiskinan paling parah ada di 92 kabupaten/kota, setengah parah 319 kabupaten/kota, yang lumayan 103 kabupaten/kota. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang," jelas Juliari.

[Gambas:Video CNN]



(aud/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK