Terawan: Serapan Anggaran Corona Rendah karena Pasien Sedikit

CNN Indonesia

Rabu, 15 Jul 2020 20:31 WIB

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 (RKA K/L dan RKP K/L) Kementerian Kesehatan tahun 2021. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. — Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengakui penyerapan anggaran penanganan virus corona di sektor kesehatan rendah karena jumlah pasien masih sedikit.(ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari).

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengakui penyerapan anggaran penanganan pandemi virus corona di sektor kesehatan masih rendah. Ia bilang hal itu karena jumlah pasien yang masih sedikit.

"Kalau penyerapan kurang kan berarti pasiennya sedikit. Santunan juga kalau penyerapannya kurang berarti yang meninggal sedikit, untuk tenaga kesehatan," ungkap Terawan dalam Rapat Badan Anggaran melalui video conference, Rabu (15/7).

Menurutnya, serapan anggaran penanganan pandemi virus corona di sektor kesehatan akan banyak jika jumlah pasien yang sakit dan tenaga medis yang meninggal lebih banyak. Dengan kata lain, penyerapan anggaran akan bergantung dari perkembangan kasus penularan virus corona.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Daftar Negara ASEAN yang Terancam Resesi Susul Singapura

Sementara, data pemerintah pusat menunjukkan jumlah pasien virus corona terus meningkat setiap harinya. Tercatat, kasus positif bertambah sebanyak 1.522 menjadi 80.094 kasus pada Rabu (15/7).

"Jadi ini memang berbeda dengan penyerapan belanja modal dan barang," imbuhnya.

Namun, realisasi belanja kesehatan dalam penanganan pandemi virus corona baru sebesar Rp4,48 triliun per 8 Juli 2020. Jumlah tersebut setara 5,12 persen dari total dana yang dialokasikan sebesar Rp87,55 triliun.

Lihat juga:

DPR Setujui Pemerintah Bayar Utang Rp115 T kepada 9 BUMN

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Tim Monitoring Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan realisasi masih minim karena beberapa kendala.

Salah satunya, keterlambatan klaim biaya perawatan dan insentif tenaga kesehatan.

"Ini yang kami lihat kendalanya adalah keterlambatan klaim, itu sebenarnya sudah tapi ada beberapa yang belum," tutur Kunta pada video conference, Rabu (8/7) lalu.

Lihat juga:

Maskapai Diprediksi Bangkrut Bila Okupansi di Bawah 70 Persen

Untuk itu, pemerintah akan mempercepat pembayaran pada bulan ini setelah ada simplifikasi prosedur sesuai revisi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK). Lalu, pemerintah juga akan mempercepat pembayaran klaim biaya perawatan.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan virus corona di dalam negeri. Totalnya sebesar Rp695,2 triliun.

Dana itu akan digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, bantuan sosial (bansos) Rp203,9 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp106,11 triliun, serta insentif usaha Rp120,61 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)