Bank Dunia Hitung RI Butuh Rp23 Ribu T untuk Infrastruktur

Bank Dunia (World Bank) menyatakan pemerintah membutuhkan dana hingga US$1,6 triliun atau Rp23.200 triliun untuk menutup kesenjangan infrastruktur di dalam negeri.

Kesenjangan infrastruktur sendiri bisa diartikan sebagai selisih persediaan modal publik per kapita antara negara-negara yang sedang berkembang dengan Indonesia dikalikan dengan jumlah penduduk di Indonesia.

"Indonesia menghadapi kesenjangan infrastruktur yang sangat besar, jumlahnya mencapai US$1,6 triliun," ungkap Country Director World Bank Indonesia Satu Kahkonen dalam video conference, Kamis (16/7).

Menurutnya, kesenjangan infrastruktur ini akan menghambar pembangunan ekonomi negara. Apalagi, nilai kesenjangan yang sangat besar itu tak bisa ditutup dengan uang negara.

"Indonesia akan perlu memobilisasi lebih banyak perusahaan swasta," terang Kahkonen.

Ia bilang pemerintah mau tidak mau menggandeng swasta dalam pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Tak hanya itu, pemerintah juga harus memanfaatkan keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun proyek infrastruktur.

"Merombak reformasi negara dengan meningkatkan partisipasi swasta dalam infrastruktur akan menjadi kunci meningkatkan investasi di sektor infrastruktur," jelas Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso mengatakan total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun.

Mayoritas dana rencananya akan dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.

Brahmantio menjelaskan mayoritas dana rencananya akan dipenuhi oleh sektor swasta dan BUMN, yakni 42 persen dari total dana yang dibutuhkan. Artinya, dana yang dikucurkan dari swasta diharapkan sebesar Rp2.707 triliun.

Sementara, dana yang berasal dari pemerintah sebesar 37 persen dari total kebutuhan dana, yakni sebesar Rp2.385 triliun. Kemudian, sisanya sebesar 21 persen atau Rp1.353 triliun akan dipenuhi lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

[Gambas:Video CNN]