Lifting Migas Capai 88 Persen dari Target pada Semester I

CNN Indonesia | Jumat, 17/07/2020 17:52 WIB
Kilang Minyak SKK Migas mencatat total lifting (migas) pada semester I 2020 sebesar 1,714 juta boepd atau 88 persen dari target APBN, 1,946 juta boepd. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Agus Triyono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat total produksi migas siap jual (lifting) pada semester I 2020 sebesar 1,714 juta barel setara minyak per hari (boepd). Angka itu setara 88 persen dari target APBN, 1,946 juta boepd.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan lifting itu terdiri dari lifting minyak sebesar 713,3 ribu barel minyak per hari (bph) dan lifting salur gas sebesar 5.605 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Ia bilang lifting minyak itu setara dengan 94,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar 755 ribu bph. Sementara, realisasib gas setara dengan 84 persen target APBN yang sebesar 6.670 MMSCFD.


Dwi masih optimistis lifting minyak dapat mendekati target APBN. Namun, ia ragu target lifting gas akan tercapai.

"Penurunan harga gas untuk industri yang efektif diberlakukan untuk meningkatkan serapan gas belum memberikan dampak optimal," ujar Dwi dalam video conference, Jumat (17/7).

Menurutnya, jumlah penyerapan gas belum maksimal karena pandemi virus corona. Wabah itu telah membuat kegiatan industri menurun, sehingga penyerapan gas juga rendah.

"Dampak pandemi virus corona sangat nyata. Walaupun begitu kami bekerja sama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) membuat terobosan-terobosan untuk mendukung capaian target produksi 1 juta barel pada 2030," jelas Dwi.

[Gambas:Video CNN]

Ia memaparkan jumlah produksi migas semester I 2020 sebesar 1,940 juta boepd. Angka itu terdiri dari produksi minyak sebesar 720,2 ribu bphdan produksi gas 6.830 MMSCFD.

Untuk meningkatkan produksi, SKK Migas memberikan beberapa kemudahan kepada KKKS.

Sejumlah kemudahan itu, antara lain insentif kepada KKKS untuk dapat menunda penyetoran dana abandonment and site restoration (ASR) tahun ini dan pengaturan sumber daya di lapangan karena ada pembatasan operasional dan mobilitas yang berdampak pada kegiatan operasional.

(aud/sfr)