Sri Mulyani Ungkap Kendala Beri Pinjaman Modal ke UMKM

CNN Indonesia

Senin, 20 Jul 2020 20:05 WIB

Presiden Jokowi meminta Menkeu Sri Mulyani untuk memberikan pinjaman modal kepada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan. Namun, hal itu menemui kendala. — Menkeu Sri Mulyani memaparkan kendal dalam menyalurkan pinjaman modal usaha kepada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kendala dalam menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyaluran pinjaman modal kepada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari pihak manapun.

Maklum saja, pemberian bantuan modal ke UMKM yang sudah terdaftar sebagai nasabah bank saja sering kali sulit dilakukan. Apalagi yang belum pernah mendapat akses dan tidak terdata.

"Sekarang Pak Presiden minta ke kami adalah beri modal kerja ke UMKM yang belum dapat akses pembiayaan. Tapi ini masalahnya data," ucap Ani saat konferensi pers APBN KiTa, Senin (20/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Insentif Pajak Corona Diberikan hingga Desember 2020

Kendati begitu, Ani belum mengungkapkan seperti apa sekiranya rencana pemberian modal itu akan direalisasikan. Namun, ia memberi sinyal pemberian modal akan memanfaatkan program-program yang sudah ada.

"Saat ini sudah ada bank wakaf, Pegadaian, sampai program Simpedes yang ada di BRI, itu jadi perhatian kami. Nanti Pak Presiden akan berikan agar bisa mendukung transfer ke masyarakat kecil," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyasar sektor koperasi dan UMKM. Pada program itu, pemerintah memberikan bantuan modal dengan alokasi Rp123,46 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Per 17 Juli 2020, realisasinya baru mencapai Rp10,24 triliun atau 8,3 persen dari pagu. Sementara realisasi pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk koperasi sebesar Rp247,9 miliar atau 24,79 persen dari pagu Rp1 triliun.

Secara total, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan dampak pandemi corona dan program PEN. Atas kebutuhan anggaran ini, defisit APBN melebar menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).