Perusahaan Jepang Dibayar untuk Hengkang dari China

CNN Indonesia | Selasa, 21/07/2020 19:05 WIB
Jepang membayari perusahaan asal negeri mereka yang mau memindahkan pabrik dari China kembali ke dalam negeri atau ke Asia Tenggara. Jepang biayai perusahaan negara mereka yang mau keluar dari China dan memindahkan pabriknya ke Asia Tenggara. Ilustrasi. iStockphoto/Biscut).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Jepang akan membayar perusahaan asal negaranya untuk memindahkan pabrik mereka keluar dari China ke di dalam negeri atau di negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Myanmar dan Thailand.

Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari program baru Negeri Sakura untuk mengurangi ketergantungan manufaktur pada China.

Kebijakan juga ditempuh dalam rangka mengamankan rantai pasokan. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang menyatakan sejumlah perusahaan sudah bersedia memenuhi permintaan tersebut. 


"Tiga puluh perusahaan akan menerima uang untuk memindahkan pabrik ke Vietnam, Myanmar, Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya," kata Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang dikutip dari Business Today Selasa (21/7).

Meski demikian mereka belum memberikan informasi berapa besar kompensasi yang akan diberikan ke perusahaan-perusahaan tersebut.

Pemerintah Jepang diperkirakan bakal menghabiskan 70 miliar yen untuk kebijakan ini. Dana itu akan diambilkan dari dana 243,5 miliar yen yang dialokasikan Jepang untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan Cina.

Jepang bukan satu-satunya negara yang mengambil keputusan untuk mengurangi ketergantungan pada China.

[Gambas:Video CNN]

Saat hubungan AS-Cina memburuk, muncul diskusi di AS dan di negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada Cina. Salah satunya, Taiwan.

Mereka berniat untuk memulangkan investasi dari China. Tal hanya itu, perusahaan-perusahaan China di India juga menghadapi reaksi keras.

Reaksi terjadi setelah ketegangan perbatasan India-China. Pemerintah India melarang 59 aplikasi Cina, termasuk TikTok, UC Browser, Shein dan banyak lagi.

Pemerintah juga telah membatalkan beberapa kontrak dengan perusahaan China karena masalah keamanan.

(hrf/agt)