Bantuan Diaspora untuk Korban PHK Baru Tersalur Rp11 Juta

Pendiri Jaringan Diaspora Indonesia (Indonesian Diaspora Network/IDN) Dino Patti Djalal mengungkapkan bantuan untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari para Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja atau menetap di luar negeri (diaspora) baru diberikan ke 15 orang penerima.

Bantuan ini memiliki besaran masing-masing US$50 per bulan per 20 Juli 2020. Artinya, secara total baru mencapai US$750 atau setara Rp11,06 juta (kurs Rp14.750 per dolar AS). 

"Saat ini baru 15 orang yang sudah terima dana, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa lebih banyak," ungkap Dino kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/7). 

Dino menjelaskan 15 orang ini akan menerima US$50 per bulan selama tiga bulan. Pencairan pertama dilakukan pada Juli dan selesai pada September 2020. 

Kendati begitu, bila diaspora pemberi dana setuju untuk memperpanjang masa pemberian bantuan, maka bisa diperpanjang sesuai kesepakatan antar diaspora dan penerima. Sebab, bantuan ini berskema keluarga ke keluarga. 

Ia menjelaskan realisasi pemberian bantuan bagi korban PHK dari para diaspora masih sangat minim dan jauh dari harapan karena ada kendala sistem.

"Ketika kami sudah soft launching, ternyata sistem diserang robot, jadi kami tutup lagi dulu untuk lindungi integritas sistem," ujarnya. 

Selain itu, ada kendala administrasi. Misalnya, penerima bantuan dana tidak memiliki rekening bank, sehingga harus menunggu pembuatan rekening lebih dulu. Begitu pula dengan pencatatan email dan kelengkapan identitas lainnya. 

"Misal ada yang nomor hp-nya salah, jadi teknis-teknis ada juga kendalanya," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Dino pun berharap bila sistem sudah pulih dan bisa dibuka, maka bantuan dari para diaspora bisa segera mengalir ke para korban PHK di Indonesia. Sayangnya, ia enggan menyebut berapa target jumlah donatur, korban PHK, dan bantuan dana yang bisa dikumpulkan ke depan. 

"Nanti kami harus bicara dulu juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan," imbuhnya. 

Pada program bantuan ini, para diaspora memberikan US$50 per bulan kepada korban PHK selama tiga bulan atau lebih sesuai kesepakatan. Nominal bantuan ini disesuaikan dengan rata-rata tingkat kemampuan diaspora dan nominal bantuan sosial (bansos) dari pemerintah di dalam negeri. 

"Kalau donatur mau kasih sampai 12 bulan ke satu keluarga kena PHK boleh, tapi kami sarankan kalau ada dana segitu lebih baik diberikan ke empat keluarga, jadi lebih banyak yang terjangkau," tuturnya. 

Sementara untuk menjadi penerima bantuan, Dino mengatakan para korban PHK perlu melakukan pendaftaran ke Kemenaker. Setelah itu, Kemnaker akan mengunggah data ke situs resmi program di www.diasporapeduli.id untuk diakses oleh para donatur. 

Artinya, korban PHK tidak bisa mengajukan langsung ke Diaspora Peduli. Tujuannya, agar ada pemerataan penerima bantuan dengan program pemerintah, misalnya Kartu Prakerja yang turut memanfaatkan pendataan dari Kemnaker. 

"Jadi tidak bisa orang random (acak) datang ke kami. Mereka harus daftar ke Kemnaker seperti Kartu Prakerja, kami pun tidak bisa langsung kasih tanpa data dari kementerian," jelasnya. 

Kemudian, para donatur akan diberi wewenang penuh untuk menentukan sendiri korban PHK mana yang akan diberikan bantuan. Ketentuan ini diberlakukan untuk menghargai donatur sebagai pemilik atau sumber dana bantuan. 

Bila donatur tidak bisa memilih sendiri keluarga korban PHK mana yang ingin dibantu, maka program memberikan bantuan tombol acak untuk memberikan 10 keluarga pilihan kepada donatur.

Penetapan 10 keluarga ini sesuai sistem acak di dalam situs. Kemudian, donatur tinggal memilih salah satu diantaranya untuk menjadi penerima bantuan.

[Gambas:Video CNN]