ANALISIS

Melihat Amunisi Terakhir Jokowi Selamatkan RI dari Resesi

hrf, CNN Indonesia | Jumat, 24/07/2020 07:50 WIB
Jokowi memiliki beberapa amunisi untuk menyelamatkan RI dari resesi, seperti bansos, belanja pemerintah. Sampai saat ini amunisi itu belum digunakan maksimal. Jokowi memiliki beberapa amunisi untuk menghindarkan RI dari resesi. Tapi amunisi belum dimanfaatkan secara maksimal. Ilustrasi. (CNNIndonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Jokowi cemas. Pasalnya, sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami tekanan hebat akibat virus corona.

Salah satunya, IMF. Jokowi mengatakan awalnya IMF sempat memprediksi ekonomi dunia tumbuh 3 persen sampai 3,5 persen tahun ini. Namun, prediksi berubah. 

Lembaga tersebut memperkirakan ekonomi dunia minus 2,5 persen tahun ini.


"Tiga bulan lalu saya telepon Managing Director IMF (Kristalina Georgieva), dia mengatakan kepada saya Presiden Jokowi kemungkinan tahun ini ekonomi global akan minus 2,5 persen dari sebelumnya positif 3 persen sampai 3,5 persen," ungkap Jokowi dalam video conference, Kamis (23/7).

Atas kondisi itu, saat membuka acara Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi di Istana Negara, Kamis (23/7), Jokowi mengingatkan menterinya untuk bekerja ekstra keras agar pelemahan ekonomi global tak menular ke Indonesia.

Pasalnya, perekonomian Indonesia pada kuartal II tahun ini dipastikan tumbuh negatif. Bahkan minusnya bisa mencapai 5 persen.

Jokowi mengatakan harapan bangkit ada di kuartal III. Jika di kuartal III 2020 ekonomi belum juga bangkit, Indonesia dipastikan masuk ke jurang resesi sehingga pemulihan ekonomi nasional tahun depan akan semakin berat.

"Kuartal III 2020 (ekonomi) sudah harus naik lagi. Kalau enggak, enggak mengerti lagi saya. Nanti akan lebih sulit," ungkapnya.

Jokowi mengatakan ada harapan ekonomi dalam negeri bangkit lagi. Harapan ia cium dari sejumlah indikator perekonomian yang belakangan ini mulai terlihat membaik.

Salah satunya, konsumsi masyarakat. Ia melihat konsumsi masyarakat mulai tumbuh berkat program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, perbaikan juga tercermin dari peningkatan ekspor Juni lalu. Ia mengatakan hal itu menunjukkan aktivitas industri mulai kembali bergeliat.

Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal Hastiadi menuturkan peluang untuk mendongkrak perekonomian dalam negeri pada kuartal ketiga memang masih terbuka lebar. Apalagi jika belanja pemerintah yang punya multiplier effect besar bisa diakselerasi.

Perlu diketahui, di samping anggaran PEN dan penanggulangan Covid-19 yang mencapai Rp695,2 triliun, pemerintah masih punya anggaran belanja barang Kementerian yang bisa diarahkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bahkan sempat menyampaikan bahwa anggaran belanja pemerintah yang bisa difokuskan ke pelaku UMKM mencapai Rp318 triliun.

Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartaro menyebut ada alokasi belanja negara bernilai lebih dari Rp1.000 triliun yang belum terserap hingga saat ini. 

Fithra mengatakan jika triliunan belanja pemerintah tersebut benar-benar tersalurkan ke UMKM, maka tingkat permintaan barang (demand side) yang anjlok selama pandemi Covid-19 dapat kembali terangkat.

"Masalah Covid-19 ini kan membuat orang bukan hanya kehilangan daya beli tapi juga keinginan untuk berbelanja. Karena itu penggerak ekonomi paling efektif memang belanja pemerintah," ucapnya kepada CNNIndonesia.com Jumat (24/7).

Di samping itu, percepatan realisasi stimulus dari pemerintah juga perlu lebih didorong agar sektor riil dapat bergerak. Hingga saat ini, ujar Faisal, masih banyak pelaku UMKM dan korporasi yang tak bisa bangkit karena sulitnya memperoleh pembiayaan.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan realisasi  belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) baru mencapai Rp11,84 triliun per Selasa (21/7).

Artinya, penyaluran tersebut baru 9,59 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp123,46 triliun yang disediakan pemerintah. Karena itu, menurutnya, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk membantu kredit modal kerja UMKM sangat dibutuhkan dan perlu dipercepat penyalurannya.

Termasuk, kata dia, rencana pemberian hibah modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada UMKM yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Ia juga mengapresiasi wacana pemberian penjaminan kredit usaha baru untuk korporasi lewat perbankan oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini perusahaan swasta bukan hanya membutuhkan insentif pajak dan kredit murah, tetapi juga penjaminan.

"Sektor riil harus bergerak. Industri ini harus dapat kredit dengan ongkos yang murah tidak hanya pemerintah menstimulasi masyarakat. Karena selama ini demand of fund diharapkan mendapatkan akses lebih murah," ucapnya.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan jurus pamungkas yang paling efektif dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi supaya terhindar dari resesi adalah mempercepat realisasi bantuan sosial serta anggaran pemulihan ekonomi nasional yang telah dirancang.

Bantuan tersebut bisa digunakan untuk mendorong konsumsi masyarakat yang saat ini menjadi komponen terbesar penopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, ia menyarankan pemerintah mendorong percepatan serapan anggaran seperti insentif untuk tenaga kesehatan, serta memperluas jumlah perusahaan yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah.

Insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) memang sempat tersendat karena proses verifikasi yang rigid dan berjenjang bagi daerah dalam mengusulkan daftar tenaga medis yang berhak mendapatkan insentif ke Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pencairan insentif nakes di daerah baru mencapai Rp58,4 miliar atau 1,6 persen dari total pagu sebesar Rp3,7 triliun hingga akhir Juni 2020.

Untungnya, permasalahan tersebut mulai teratasi setelah Kemenkeu mengubah mekanisme pencairan insentif dengan menyerahkan tanggung jawab pencairan insentif nakes langsung kepada daerah. Pada 7 Juli jumlah penyalurannya meningkat menjadi Rp1,3 triliun.

Sementara insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah telah dinikmati 106.187 perusahaan per 30 Juni lalu dengan total realisasi sebesar Rp688 miliar.

"Insentif nakes dapat meningkatkan uang beredar di masyarakat dan meningkatkan daya beli nakes, sementara fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah membuat karyawan perkantoran menerima gaji full tanpa pajak," terangnya.

Ia yakin kalau senjata-senjata itu bisa dimaksimalkan Jokowi, ekonomi dalam negeri bisa bangkit lagi. 

(agt)