Pemerintah Jual Surat Utang Burden Sharing ke BI Pekan Depan

wel, CNN Indonesia | Jumat, 24/07/2020 16:33 WIB
Pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) senilai Rp397,6 triliun yang akan dibeli oleh Bank Indonesia melalui private placement. Pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) yang akan dibeli oleh Bank Indonesia melalui private placement. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah bakal menerbitkan surat berharga negara (SBN) yang akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) pekan depan. Penerbitan surat utang dilakukan melalui skema private placement.

"Kami sedang mempersiapkan pembuatan akun khusus dan mudah-mudahan minggu depan dapat memulai implementasinya," ucap Luky, Jumat (24/7).

Penjualan SBN langsung senilai Rp397,56 triliun itu merupakan bagian dari skema pembiayaan defisit fiskal lewat skema berbagi beban (burden sharing).


Skema burden sharing untuk pembiayaan penanganan dampak corona itu dibagi dalam dua beban tanggungan. Pertama, obligasi public goods yang ditanggung oleh BI seluruhnya dengan kupon sebesar BI 7 Days Reverse Repo Rate. Penerbitan khusus dilakukan melalui private placement.

Kedua, non-public goods yang mencakup UMKM, korporasi, dan lainnya. Ini ditanggung oleh pemerintah dengan total Rp505,9 triliun. Penerbitan dilakukan melalui mekanisme pasar baik lelang, green shoe option, atau private placement.

Pun tak merinci berapa lama tenor SBN tersebut, Luky menyebut tenor berkisar selama 5-8 tahun.

"Kami (Kemenkeu) sudah sepakat dengan BI agar tidak terjadi penumpukan di 1 tahun, SBN disebar dengan tenor 5-8 tahun," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah dan BI resmi berbagi beban dalam memenuhi kebutuhan dana penanganan dampak pandemi virus corona (covid-19) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan II antar regulator fiskal dan moneter.

"SKB I dan II sudah ditandatangani dan sudah operasional (resmi dijalankan)," ungkap Ani, sapaan akrabnya beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, Ani mengatakan hal-hal yang sekiranya nanti perlu ditambahkan dari kesepakatan ini masih terbuka. Misalnya ketika kebutuhan dana meningkat dan perlu pembagian beban lagi.

[Gambas:Video CNN]



(sfr)