Faisal Basri Kritik Anggota Tim Penanganan Covid-19 Jokowi

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritisi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurutnya, anggota komite tersebut tidak mencerminkan upaya serius pemerintah menangani pandemi Covid-19.

"Jadi apa yang anda bisa harapkan dari struktur (komite) yang tidak mencerminkan upaya serius (pemerintah) mengendalikan virus, tapi upaya bagaimana menjadikan BUMN jadi ujung tombak pemulihan ekonomi," ujarnya, dalam diskusi virtual, Senin (28/7).

Presiden Joko Widodo membentuk Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Senin (20/7) lalu. Komite itu terdiri dari tiga unsur, yakni komite kebijakan, komite pelaksana, dan satuan tugas.

Kepala negara menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua komite tersebut.

Dalam komite kebijakan, Airlangga dibantu oleh enam wakil ketua. Mereka adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Terawan Agus Putranto dan Mendagri Tito Karnavian.

Sedangkan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh komite kebijakan, Jokowi menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana.

Anggota komite tersebut, kata Faisal, tidak mencerminkan strategi pemerintah menekan penyebaran Covid-19. Pasalnya, anggota komite didominasi menteri yang membawahi sektor ekonomi.

"Ini komite apa, ketuanya menko, wakil ketuanya tiga menko, menteri keuangan, menteri kesehatan, dan menteri BUMN. Ini kan sidang kabinet terbatas saja, kok begini lagi begini. Dan disini unsur kesehatan cuma satu yang namanya menteri kesehatan, dan itu bermasalah pula," imbuhnya.

Menurutnya, pemulihan ekonomi baru bisa digenjot apabila kasus Covid-19 berhasil ditekan. Sebab, penurunan jumlah kasus Covid-19 bisa mengerek kepercayaan masyarakat dan dunia usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

"Pak Jokowi maunya ini jumlah kasus naik, pertumbuhan ekonomi naik, tidak bisa Pak Jokowi maaf, ini cuma bisa di surga, ini kita di dunia," tuturnya.

Untuk diketahui, pembentukan komite itu tertuang dalam Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, penangan Covid-19 berada di bawah koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Doni Monardo. Usai pembentukan komite, satgas tersebut berada di bawah koordinasi komite.

Secara khusus Faisal melayangkan kritik kepada Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite. Menurutnya, Erick sebaiknya fokus untuk membenahi perusahaan pelat merah, mengingat banyak BUMN yang masih tersangkut masalah.

"Kemudian ketua pelaksana adalah Menteri BUMN yang hampir semua BUMN bermasalah. Selesaikan saja dulu agar BUMN itu bisa keluar dari masalah. Artinya ketua pelaksana ini sumber dari masalah, selesaikan dulu PLN, Pertamina, Garuda Indonesia. Itu gajah semua. Itu saja tidak bisa dia urus kok mau urus Indonesia, yang betul saja," imbuhnya.