Sri Mulyani Buka Alasan Pinjamkan Dana ke Anies dan RK Rp16 T

CNN Indonesia | Senin, 27/07/2020 15:30 WIB
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan pemberian pinjaman PEN ke DKI Jakarta dan Jawa Barat karena kedua daerah tersebut terdampak besar dari virus corona. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan pemberian pinjaman PEN ke DKI Jakarta dan Jawa Barat karena kedua daerah tersebut terdampak besar dari virus corona.(CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemberian pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada DKI Jakarta dan Jawa Barat senilai Rp16,5 triliun. Ia menuturkan dua provinsi tersebut termasuk daerah yang terkena dampak besar pandemi covid-19.

"DKI Jakarta dan Jawa barat termasuk provinsi yang dampaknya sangat besar dari covid-19 terhadap kesejahteraan ekonomi dan masyarakat," ujarnya, Senin (27/7).

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta kuartal I 2020 hanya 5,06 persen atau melambat dari periode yang sama tahun lalu 5,96 persen. Realisasi itu menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir.


Sejalan dengan itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sebesar Rp31,13 triliun atau 54 persen. Sementara itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprediksi mencapai Rp11,7 triliun atau 0,64 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Begitu pula dengan Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi wilayah itu turun drastis dari 4,11 persen kuartal I 2019 menjadi hanya 2,73 persen pada kuartal I 2020. Lalu, raihan PAD turun Rp4,21 triliun atau 16,7 persen. Selain itu, pandemi covid-19 juga memperlebar defisit APBD Jabar menjadi 0,2 persen dari PDRB.

Oleh sebab itu, bendahara negara menuturkan perbaikan ekonomi pada dua wilayah tersebut diprediksi mampu mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau DKI Jakarta dan Jawa Barat bangkit, dua wilayah itu bisa 30 persen dari PDB Indonesia, jadi pengaruhnya besar ke ekonomi kita," imbuhnya.

Ia menuturkan pemerintah daerah tak perlu ragu untuk menyusul langkah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam mengajukan pinjaman kepada pemerintah.

Namun, daerah yang akan mengajukan pinjaman tersebut harus memenuhi kriteria, yakni terdampak pandemi covid-19 dan mempunyai proyek dieksekusi guna mendorong pemulihan ekonomi daerah.

"Kami juga bersama Kementerian Dalam Negeri terus melakukan monitoring (pengawasan). Kalau kinerjanya bagus, instrumen ini ingin kami terus pelihara atau tingkatkan sehingga bisa jadi instrumen bermanfaat untuk pemda yang saat ini sedang dalam situasi sulit di semua daerah," katanya.

Untuk diketahui, DKI Jakarta mendapatkan pinjaman senilai Rp12,5 triliun. Terdiri dari usulan pinjaman untuk tahun ini senilai Rp4,5 triliun dan Rp8 triliun di 2021. Dana tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Sementara itu, Pemprov Jabar Barat menerima alokasi pinjaman senilai Rp4 triliun. Rinciannya, sebesar Rp1,9 triliun diusulkan pada tahun ini, dan Rp2,09 triliun tahun depan.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan sebagainya.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/age)