Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan lima prioritas kerja pada tahun depan dalam rangka mengejar percepatan pemulihan ekonomi nasional. Lima prioritas itu meliputi reformasi pangan, kesehatan, pendidikan, percepatan transformasi digital, dan energi.
"Sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan, dan juga percepatan transformasi digital," katanya pada rapat terbatas (ratas), Selasa (28/7).
Demi memastikan program prioritas pemerintah pada tahun depan dapat berjalan lancar, Presiden Jokowi merevisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021. Salah satunya, defisit anggaran yang melebar dari 4,17 persen menjadi 5,2 persen dari PDB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan defisit sebesar satu persen tersebut dapat menambah cadangan belanja negara sebesar Rp179 triliun.
Cadangan lebih ini selanjutnya akan digunakan untuk sektor-sektor produktif yang berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona.
"Dengan defisit 5,2 persen dari PDB 2021, maka (pemerintah) memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun yang Presiden akan menetapkan prioritas belanja betul-betul mendukung pemulihan ekonomi nasional," terang Ani, panggilan akrabnya.
Lebih jauh ia menyebut salah satu agenda pemerintah yaitu membangun kawasan industri yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, angka pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan.
Diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memproyeksikan pada 2021 akan ada 12,7 juta pengangguran akibat pandemi covid-19. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengatakan jumlah pengangguran bertambah sekitar 4 juta sampai 5,5 juta orang pada 2020.
Mengacu pada hal itu, Ani bilang pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada penanganan pandemi dan kemungkinan ditemukannya vaksin covid-19.
Artinya, jika pada 2021 keadaan perekonomian dunia masih lesu, pemerintah memiliki bantalan yang cukup untuk membiayai program prioritas yang telah ditetapkan.
"Ketidakpastian ini dipertimbangkan dalam desain APBN, (makanya) Presiden menaikkan defisit anggaran," tekannya.