Jokowi Perlebar Defisit RAPBN 2021 Jadi 5,2 Persen dari PDB

CNN Indonesia | Selasa, 28/07/2020 13:12 WIB
Presiden Jokowi memutuskan untuk memperlebar defisit RAPBN 2020 menjadi 5,2 persen PDB untuk menopang pemulihan ekonomi. Presiden Jokowi memutuskan untuk memperlebar defisit RAPBN 2020 menjadi 5,2 persen PDB untuk menopang pemulihan ekonomi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah memperlebar defisit anggaran rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021 dari 4,17 persen menjadi 5,2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

"Dalam sidang kabinet pagi ini, Presiden (Jokowi) memutuskan akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB. Lebih tinggi lagi dari desain awal yang disepakati dari catatan DPR, 4,7 persen," katanya lewat video conference, Selasa (28/7).

Sebelumnya, pemerintah lewat Kemenkeu telah menyerahkan desain awal RAPBN 2021 dan disepakati defisit terhadap PDB sebesar 4,7 persen terhadap PDB.


Namun, RAPBN tersebut mengalami revisi karena Kepala Negara menilai pemerintah membutuhkan bantalan cadangan belanja lebih untuk memastikan kas negara memadai untuk menopang pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Bendahara Negara mengatakan dengan kenaikan defisit di 5,2 persen terhadap PDB pemerintah akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun pada 2021. Kendati demikian, ia tak dapat memberi penjelasan lebih jauh mengenai keputusan itu.

"Sabar dulu kalau hari ini tidak bilang RAPBN tapi keputusan politik yang sangat penting adalah menambah defisit dalam rangka menopang pemulihan ekonomi yang masih sangat tidak pasti akibat covid," lanjutnya.

Keputusan tersebut, lanjutnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu ketidakpastian ekonomi global yang bergerak seiring dengan perkembangan kasus covid-19 dan kemungkinan produksi vaksin.

[Gambas:Video CNN]

Sehingga, jika perekonomian global masih belum stabil pada 2021, pemerintah memiliki bantalan cukup untuk mendukung prioritas belanja seperti ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri, pengembangan teknologi (ICT), serta reformasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dengan kenaikan defisit tersebut, Sri Mulyani mengatakan dana cadangan untuk pendidikan naik sekitar Rp30 triliun dan bidang kesehatan menerima tambahan Rp9 triliun dari rancangan pagu awal.

"Prioritas Presiden pendidikan dan kesehatan, karena kalau ada defisit naik pasti ada anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Mandatori 20 persen pendidikan 5 persen kesehatan," ucap menteri yang akrab disapa Ani ini.

(wel/sfr)