Pemerintah Siapkan Rp3 T untuk Subsidi Listrik Pengusaha

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp3 triliun untuk memperluas subsidi tarif listrik ke sektor bisnis, industri dan sosial. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan skema subsidi tersebut masih dibahas lintas kementerian.

"Besarnya sekitar Rp3 triliun mulai dari Juli sampai Desember 2020. Jadi, semua sektor itu akan mendapatkan insentif pengurangan tagihan listrik. Mekanismenya akan diumumkan lebih detail," ucapnya dalam webinar bertajuk Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7).

Febrio menuturkan selama ini konsumsi listrik mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa dalam negeri. Jika dilihat dari sisi demand, konsumsi listrik rumah tangga cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih flat.

Sementara dari sisi supply konsumsi listrik sektor bisnis, industri dan publik lebih berfluktuasi tergantung produksi barang dan jasa.

Berdasarkan data konsumsi listrik per Juni 2020, kata Febrio, terjadi pertumbuhan positif di seluruh agen konsumen listrik yang menjadi sinyal pemulihan ekonomi. Industri yang memiliki 31,7 persen dari total konsumsi listrik mampu tumbuh positif dan mengindikasikan adanya peningkatan produksi barang jasa.

Sementara sektor bisnis, meski secara umum masih tumbuh negatif, konsumsi listriknya pada bulan lalu juga kembali naik yang menunjukkan kembali meningkatnya aktivitas ekonomi.

"Jadi insentif ini sudah kami siapkan juga untuk memastikan industri-industri yang sudah kewalahan ini tertolong," tutur Febrio.

Sebelumnya, Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memutuskan meringankan biaya berlangganan (abonemen) listrik PLN sektor sosial sebanyak 112 ribu, sektor bisnis 330 ribu pelanggan, dan industri sebanyak 28 ribu pelanggan.

Apabila mengacu biaya minimum, maka pelanggan sektor sosial sejatinya membayar Rp521,7 miliar, pelanggan bisnis membayar Rp2,37 triliun, dan pelanggan industri Rp2,7 triliun. Secara total, mereka harus membayar Rp5,6 triliun.

Namun, sambung Airlangga, apabila mereka membayar sesuai penggunaan, pelanggan sosial hanya perlu membayar Rp235,8 miliar, pelanggan sektor bisnis membayar Rp1,69 triliun, dan industri Rp1,3 triliun

"Sehingga, yang dibayar pemerintah Rp3 triliun, dengan rincian Rp285 miliar untuk pelanggan listrik sosial, Rp1,3 untuk pelanggan listrik bisnis, dan Rp1,4 triliun untuk pelanggan listrik sektor industri," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]