Omnibus Law Ciptaker Ditargetkan Rampung Dibahas Bulan Depan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menargetkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) selesai bulan depan. RUU Ciptaker diyakini sebagai solusi untuk menyelesaikan proses yang menghambat investasi.

"Kalau saya dapat arahan lebih cepat lebih baik, target kami Agustus ini selesai. Tapi kalau memang bisa lebih cepat lebih baik," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (30/7).

Namun, pemerintah masih membuka pintu bagi sejumlah pihak yang ingin memberikan masukan terhadap RUU Ciptaker.

Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan dinamika dalam proses pembentukan kebijakan yang harus diselesaikan.

"Oleh karena itu, mari sekarang mana bagian yang teman-teman anggap harus ada masukan, ayo kita perjuangkan bersama-sama, saya terbuka sekali bagian mana pasal mana ayo kita omongkan, jangan ngomong narasi terus," terang Bahlil.

Ia menyadari RUU Ciptaker masih mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Seperti diketahui, penolakan tersebut salah satunya berasal dari serikat buruh dan pekerja.

Bahkan, serikat buruh dan pekerja menggelar aksi unjuk rasa mendorong pencabutan pembahasan RUU Ciptaker.

Namun, Bahlil menyatakan pada dasarnya pemerintah tidak pernah mengorbankan buruh. Pemerintah justru menginginkan ruang propsocial dan kompetitif, sehingga investasi bisa masuk.

Pasalnya, Indonesia membutuhkan penciptaan lapangan kerja lantaran jumlah pengangguran masih tinggi, yakni 7 juta orang. Belum lagi, jumlah angkatan kerja baru dan karyawan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi.

Di sisi lain, guna mendorong penciptaan lapangan kerja dibutuhkan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Lebih lanjut, RUU Ciptaker ini disebutnya sebagai salah satu kunci mendorong investasi.  

Ia menambahkan sejumlah negara telah melakukan reformasi terkait kebijakan penciptaan lapangan kerja dan investasi. Menurunnya, Indonesia justru tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura.

"Ini harus diakui. Kita ini bukan berkompetisi dengan dalam negeri, kita kompetisi dengan negara lain. Tidak mungkin, pertumbuhan ekonomi naik kalau tak ada FDI," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]