Kemenaker Klaim Tenaga Kerja Asing Bermanfaat ke RI

CNN Indonesia | Kamis, 30/07/2020 19:47 WIB
Kemenaker menyebut keberadaan tenaga kerja asing justru bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia sehingga tak perlu dikhawatirkan. Kemnaker klaim keberadaan tenaga kerja asing memberikan manfaat ke penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta publik tak mempermasalahkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke dalam negeri termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Aris Wahyudi mengatakan keberadaan pekerja asing  di dalam negeri justru bisa berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.

"Kalau mau boleh di-clear-kan kita butuh mereka (TKA) untuk ciptakan lapangan kerja baru. Seolah-olah kita yang butuh beda dengan pekerja migran kita yang ke luar negeri untuk cari nafkah," ujarnya di Kemnaker, Kamis (30/7).


Aris mengatakan manfaat tersebut tercipta karena pekerja asing yang diizinkan merupakan ahli dan terbatas hanya untuk proyek pembangunan dan bukan di bagian produksi.

"Kalau pabriknya udah jadi mereka harus balik kanan, kalau over stay harus dideportasi," lanjut Aris.

Ia mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pasalnya, jika dibandingkan dengan 138 juta orang angkatan kerja di Indonesia, jumlah tenaga kerja asing tidak seberapanya.

[Gambas:Video CNN]

"TKA kita saat ini tidak lebih dari 100 ribu, proporsinya cuma 0,07 persen. Sementara Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ada 9 juta," imbuhnya.

Aris mengakui jumlah tenaga kerja asing berpotensi meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya Indonesia tengah menggenjot hilirisasi produk hasil tambang sehingga pembangunan smelter akan makin banyak.

Kendati demikian ia memastikan proporsinya juga akan tetap di bawah 1 persen jika dibandingkan angkatan kerja di Indonesia.

"Infrastruktur termasuk industri apalagi itu konsekuensi Undang-undang Minerba Nomor 3/2020 yang baru. Itu kan kita ga boleh ekspor barang mentah," tuturnya.

Di samping itu saat ini penambahan jumlah TKA juga relatif sedikit akibat pandemi Covid-19. Kecuali proyek strategis nasional yang telah dicanangkan, penambahan TKA baru di Indonesia tidak signifikan.

"Dengan adanya Permenkumham 11/2020 yang di proyek strategis nasional boleh masuk (selama pandemi) clear di situ. Dan itu kan dievaluasi juga ada yang mundur jadwal proyeknya," pungkas Aris.

(hrf/agt)