ANALISIS

Mengukur Negara Mujur dan Babak Belur dalam Resesi Corona

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 04/08/2020 08:35 WIB
Sejumlah negara seperti, Singapura, AS diperkirakan alami resesi parah akibat corona karena menggantungkan ekonomi pada perdagangan. RI berpeluang bangkit. Sejumlah negara seperti AS, Singapura dan Uni Eropa diperkirakan mengalami resesi parah akibat corona karena menggantungkan ekonominya pada perdagangan. Ilustrasi. (AFP/ED JONES).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pandemi virus corona atau covid-19 yang mulanya hanya menyebabkan krisis di bidang kesehatan, kini menjalar ke mana-mana. Salah satu sektor yang terkena adalah ekonomi.

Bahkan sejumlah negara sudah mengalami resesi ekonomi akibat virus tersebut. Negara itu mulai dari Singapura, Korea Selatan, Jerman, hingga Amerika Serikat.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal memperkirakan tak hanya negara itu yang akan mengalami resesi. Hampir semua negara akan merasakannya .


Pasalnya, virus corona telah menekan aktivitas ekonomi. Bahkan, tekanan ekonomi disebut akan menyamai momen depresi ekonomi yang terjadi selama satu dekade pada 1929 sampai 1939 atau dikenal dengan istilah The Great Depression.

"Meski rasanya tidak akan jauh lebih parah atau menjadi yang terparah sepanjang sejarah, karena setelah pelemahan ekonomi pada tahun ini diperkirakan bisa membaik pada tahun depan, sehingga resesi tidak berujung depresi," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/8).

Perkiraannya sejalan dengan proyeksi beberapa lembaga ekonomi dan keuangan internasional yang memperkirakan ada kebangkitan ekonomi pada 2021. Bank Dunia misalnya memperkirakan ekonomi dunia bisa berada di kisaran 4 persen pada 2021.

Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bisa mencapai kisaran 5 persen. Padahal sebelum pandemi corona terjadi, ekonomi dunia hanya berada di kisaran 2-3 persen.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi setelah resesi belum tentu ada depresi. Masalah saat ini karena covid-19, maka ketika covid selesai, vaksin ditemukan, ada peluang rebound ekonomi," tuturnya.

Menurut Fithra, yang kini harus dipikirkan adalah seberapa dalam pelemahan dan resesi yang akan dialami oleh masing-masing negara. Siapa juga yang sekiranya akan paling babak belur dan mampu bertahan akibat masalah tersebut.

Setelah itu memikirkan seperti bagaimana strategi untuk mengembalikan ekonomi seperti kondisi sebelum pandemi. Bahkan, jauh lebih baik dari itu.

"Tinggal mengukur siapa yang lebih dalam dan tidak serta cara pulihnya," imbuhnya.

Fithra melihat negara-negara yang berpotensi berada di dasar jurang resesi alias mengalami pelemahan ekonomi parah adalah mereka yang pertumbuhan ekonominya bergantung pada perdagangan dan rantai pasok global. Kebetulan, mereka adalah negara-negara yang sudah berada di jurang resesi saat ini, mulai dari Singapura, Korea Selatan, Jerman, negara-negara Uni Eropa, hingga AS.

"Mereka punya ketergantungan yang tinggi pada perdagangan global. AS, meski populasinya cukup tinggi, namun ketergantungan juga tinggi pada global value chain, ini berbeda dengan China yang meski berperan di perdagangan global, tapi dorongan dari ekonomi domestiknya tinggi," terangnya.

Sementara negara yang setidaknya punya daya tahan lebih dari resesi ekonomi adalah mereka yang ekonominya lebih dominan ditopang oleh konsumsi masyarakat domestik. Misalnya, China.

Selain itu, Indonesia juga punya peluang. Bahkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup tertinggal dalam global value chain. Di satu sisi, hal ini merupakan sebuah keterpurukan karena tidak mampu mendapat pertumbuhan dari rantai pasok global.

"Di masa normal saja, paritisipasi global value chain, daya saing, minat investasi, hingga tenaga kerja kita kalah dari negara lain, termasuk sesama di ASEAN. Tapi ibaratnya blessing in disguise, ternyata dampak kontraksi dari ekonomi global tidak terlalu mengganggu kita karena porsi ekonomi lebih banyak dari konsumsi domestik," jelasnya.

Hal ini, kata Fithra, setidaknya tercermin dari indeks manufaktur (PMI) Indonesia yang justru meningkat ketika resesi menghantam beberapa negara. PMI Indonesia sempat menyentuh kisaran 51 pada Februari 2020.

Lalu, anjlok ke level 27,5 pada April 2020. Namun kemudian bangkit ke kisaran 28,6 pada Mei, 39,1 pada Juni, dan 46,9 pada Juli 2020. Menurut Fithra, meski masih di bawah 50, tapi sudah ada geliat perbaikan ekonomi akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilonggarkan.

Kendati begitu, keuntungan dari sisi struktur ekonomi Indonesia bukan berarti sudah aman. Indonesia, katanya, juga bisa terjebak di jurang resesi bila tingkat konsumsi masyarakat tidak dijaga.

Hal ini bisa dimulai dengan menjaga daya beli masyarakat. Khususnya dengan mempercepat berbagai stimulus yang sudah dipetakan mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga insentif bagi dunia usaha.

"Tapi semua akan sia-sia kalau stimulus yang sudah disiapkan tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi ketika PSBB ini sudah transisi, ini adalah momentum untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui peningkatan daya beli mereka," ungkapnya.

Senada, Ekonom dari Perbanas Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan semua negara di dunia punya peluang resesi, tinggal mengukur seberapa dalam dan lama resesi itu terjadi. Untuk kedalaman, Piter melihat memang negara-negara yang punya ketergantungan ekspor yang tinggi yang akan berada di jurang resesi, maka tak heran bila Singapura sudah lebih dulu berada di wilayah tersebut.

"Indonesia meski tidak bisa menghindari resesi, tapi kontraksi yang terjadi tidak akan terlalu besar. Pada kuartal II 2020 diperkirakan kontraksi sebesar minus 4 persen sampai minus 6 persen, jauh lebih mild dibandingkan kontraksi yang dialami Singapura," kata Piter.

Sementara dari sisi durasi, Piter melihat negara yang bisa cepat tanggap mengeluarkan dan menjalankan kebijakan stimulus berpeluang mengalami resesi yang relatif singkat. Sementara yang tidak sigap justru akan terjebak dalam resesi, bahkan bukan tidak mungkin mengalami depresi ekonomi.

Hanya saja berbeda dengan Fithra, kondisi krisis ekonomi akibat pandemi corona kali ini bisa membuat catatan sejarah sebagai krisis ekonomi terbesar. Sebab, krisis menyerang hampir semua negara di dunia.

"Secara magnitude ini adalah krisis terbesar, tetapi diyakini krisis ini akan jauh lebih singkat dibandingkan The Great Depression," ujarnya.

Likuiditas Negara Donor

Di sisi lain, krisis ekonomi akibat pandemi corona membuat banyak negara harus memberikan stimulus fiskal dan moneter kepada masyarakat. Hal ini kemudian memberikan dampak tingginya kebutuhan dana untuk penanganan dampak pandemi corona dan program pemulihan ekonomi.

Masalahnya, tidak semua negara punya kemampuan dana yang sama. Banyak negara-negara di dunia yang harus mengandalkan lembaga donor seperti Bank Dunia dan IMF untuk memperoleh pinjaman.

Menurut Fithra, hal ini bisa menggerus likuiditas yang ada di lembaga-lembaga donor tersebut. Apalagi, lembaga-lembaga itu bergantung pada negara-negara maju yang kini juga harus mengucurkan likuiditas besar ke masyarakat dan pasar unutk menopang ekonomi.

"Tentu bukan tidak mungkin likuiditas mereka menipis, apalagi sumbernya dari negara maju, dari AS, yang sekarang juga kucurkan banyak likuiditas sendiri ke pasar," ungkap Fithra.

Secara teknis, sebenarnya aliran likuiditas AS yang cukup besar bisa dimanfaatkan negara-negara di dunia untuk mendapat sumber dana, termasuk Indonesia. Persoalannya, likuiditas ke pasar AS justru terjebak di pasar modal mereka.

Para investor tampak masih cukup khawatir untuk masuk ke negara berkembang. Bahkan, investor cenderung mencari instrumen investasi aman alias safe haven seperti emas.

Untuk itu, ia menilai perlu perjanjian kerja sama yang lebih kuat di regional agar negara-negara di dunia tidak terjebak pada minimnya ketersediaan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan biaya penanganan dampak pandemi corona.

"Maka bisa dibuat seperti Chiang Mai Initiative, perkuat basis pinjaman di regional," imbuhnya.

Sebaliknya, Piter melihat kondisi likuiditas para lembaga donor masih akan terjaga dan bisa menutup kebutuhan beberapa negara di dunia. Namun memang, alokasinya akan lebih diprioritaskan ke negara-negara miskin misalnya.

"Akan ada jalan bagi World Bank dan IMF untuk menutup kebutuhan negara-negara tersebut. Tapi memang konsekuensinya adalah utang negara tersebut akan meningkat," pungkasnya.

(agt)