Pemerintah Akan Beri Kredit Tanpa Bunga ke UMKM Sampai 2021

Pemerintah tengah mengkaji perpanjangan masa pemberian pinjaman atau kredit tanpa bunga kepada UMKM berskala rumah tangga sampai 2021 mendatang. Saat ini, program sejatinya belum diluncurkan.

Namun pemerintah berjanji program akan berlaku mulai tahun ini.

"Ini diberikan ke ibu-ibu rumah tangga atau korban PHK dengan subsidi bunga nol persen sampai akhir tahun, tapi mungkin akan dilanjutkan sampai tahun depan juga," ungkap Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede, Senin (10/8).

Sebelumnya, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN mengumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan kredit tanpa bunga dengan nominal berkisar Rp2 juta kepada UMKM berskala rumah tangga. Rencananya, nominal kredit bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan modal UMKM.

Kendati begitu, belum ada rincian lebih jelas terkait kredit berbunga murah tersebut, termasuk mengenai tenor pinjaman, jumlah outstanding yang dipersiapkan, dan lainnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program lain untuk membantu UMKM. Misalnya, bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta per penerima kepada 12 juta UMKM di Indonesia.

"Sekarang lagi di-cleansing datanya," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah juga memberi bantuan pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperluas jumlah penerimanya. Kemudian, pemerintah juga memberi stimulus penjaminan kredit UMKM.

Tercatat, realisasi stimulus UMKM mencapai Rp32 triliun atau 25,91 persen dari pagu stimulus di program PEN mencapai Rp123,46 triliun. Tak sampai di situ, Raden bilang pemerintah juga menyiapkan infrastruktur teknologi dan akses digital bagi pemasaran produk UMKM di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

"Agar produk mereka bisa diakses ke mana saja, ini lagi dibuat oleh Menkominfo. Jadi ada gabungan dari itu semua, bansos, reskilling, akses kredit murah disertai penjaminan, terakhir akses ke teknologi," jelasnya.

Di sisi lain, Raden mengklaim belum pernah ada sejarah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat dan UMKM sebesar ini. Bahkan, nilai bantuan yang diberikan jauh lebih tinggi dari era krisis moneter pada 1997-1998.

"Belum ada sejarah bansos yang besar dan lama, bahkan 1998 tidak begini karena 1998 kita tahu UMKM tidak terkena, mereka masih survive karena waktu itu UMKM tidak dilarang bekerja, berbisnis, dan tidak ada work from home. Kegiatan perkantoran masih berjalan, pedagang kaki lima masih jualan. Pada 1998, lebih memukul sektor kolongmerasi, kelompok kecil tidak terpukul, sekarang semuanya kena," pungkasnya.