Sistem Digital Pemerintah Jauh Tertinggal dari Negara Lain

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto mengungkapkan peringkat sistem digital pemerintahan RI masih tertinggal dibandingkan negara lain.

Berdasarkan E-Government Development Index (EGDI) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Indonesia menempati posisi 88 dari 193 negara yang disurvei. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi 7. Sistem digital pemerintah Indonesia, hanya unggul dari Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste.

"Jadi, dibayangkan dalam posisi ini saja, kita sebagai anggota G-20 digitalisasi, e-government kita kalah dengan Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam," ujarnya, dalam diskusi virtual, Selasa (12/8).

PBB sendiri menggunakan skala penilaian dari 0-1 untuk indeks tersebut. Hasilnya, Indonesia memperoleh penilaian yakni 0,6612.

Sebagai perbandingan, Singapura yang menempati posisi tertinggi di Asia Tenggara, indeksnya mendekati 1 tepatnya 0,9150. Lalu, Vietnam yang tepat berada satu tingkat di atas Indonesia indeksnya mencapai 0,6667.

Hadiyanto menuturkan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah. Selain untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, ternyata demografi pegawai di sejumlah kementerian dan lembaga juga sudah mendukung peningkatan digitalisasi sistem pemerintahan.

Misalnya, pegawai di Kementerian Keuangan didominasi, atau sekitar 67 persen dari total pegawai 80 ribu orang adalah generasi millenial. Generasi ini dinilai memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang teknologi alias technology savvy.

"Ini PR besar bagi kami, terutama KL penting seperti Kemenkeu, sehingga transformasi digital ini bisa mengakselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing KL," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]