Corona dan Nasib 30 Juta Warga RI di Tangan Jokowi

Angka kemiskinan tiba-tiba melonjak pada 2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret kemarin mencapai  26,42 juta atau 9,78 persen dari total populasi Indonesia. 

Jumlah tersebut, naik 1,63 juta dibanding angka kemiskinan September 2019 yang hanya 24,79 juta orang. Kenaikan tersebut menghentikan langkah Jokowi dalam menurunkan angka kemiskinan yang sudah dilakukannya dalam 5 tahun belakangan ini.

Setelah menerima kursi kepresidenan dari Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi sedikit demi sedikit menekan angka kemiskinan dari angka 10,96 persen ke level 9,22 persen. Angka kemiskinan pernah menyentuh level terendah sejak 1998 silam.

Kepala BPS menyebut kenaikan angka kemiskinan tersebut merupakan buntut dari penyebaran virus corona yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Virus telah membuat pendapatan masyarakat menurun.

"Hasil survei pendapatan seluruh masyarakat menurun, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, di mana 7 dari 10 masyarakat pendapatan rendah di bawah Rp1,8 juta terpengaruh. Masyarakat pendapat tinggi di atas Rp2,7 juta juga turun pendapatannya," jelasnya beberapa waktu lalu.

Kenaikan angka kemiskinan tersebut tidak membuat pemerintah kaget. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya sudah memprediksi penyebaran virus corona memang akan membuat tingkat kemiskinan naik dan bahkan bisa menembus kisaran 12 persen seperti pada 2011 lalu. 

[Gambas:Video CNN]

"Covid-19 di Maret sampai Mei (memang) sudah menyebabkan lonjakan angka kemiskinan. Bayangkan Covid hanya beberapa bulan, pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 ke 2020 ini mengalami reverse kembali," ujar Ani, sapaan akrabnya pada Mei lalu.

Tak hanya Sri Mulyani, proyeksi sama juga dibuat Bank Dunia. Mereka memperkirakan pandemi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga kisaran 30 juta orang pada tahun ini.

Ekonom Senior Bidang Makro Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Bank Dunia Ralph van Doorn mengatakan jumlah penduduk miskin kemungkinan akan bertambah sekitar 5,6 juta hingga 9,6 juta orang pada tahun ini. Dari asumsi itu, tingkat kemiskinan naik sekitar 2,1 persen sampai 3,6 persen.

"Perkiraan awal menunjukkan pandemi ini dapat meningkatkan kemiskinan antara 5,6 juta hingga 9,6 juta orang miskin tambahan dibandingkan dengan 2020 tanpa pandemi," ungkap Ralph pada Juni lalu.

PR Besar

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan peningkatan angka kemiskinan memang sulit dihindari pada masa penyebaran virus corona. Maklum,  pandemi membuat banyak orang mengalami penurunan pendapatan hingga kehilangan pekerjaan.

Secara otomatis, masalah tersebut membuat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar berkurang, sehingga masuk dalam kategori penduduk miskin versi BPS.

Ia mengakui pemerintah sebenarnya sudah punya program bantuan sosial baik berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai  untuk membantu masyarakat agar tidak jatuh miskin

Program tersebut telah berhasil membantu pemerintah menekan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Namun ketika corona menyebar ke Indonesia, program bansos pemerintah tersebut tak mampu merangkul seluruh penduduk yang mengalami tekanan ekonomi akibat corona.

Akibatnya, penduduk miskin meningkat.

Ilustrasi kemiskinan. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

"Dengan Covid-19 jumlah orang miskin bertambah. Program bansos tidak bisa mencakup orang miskin baru ini. Itu yang menyebabkan jumlah kemiskinan bertambah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain cakupan yang belum menyeluruh, ia juga menilai bantuan tersebut belum proporsional dibandingkan tambahan penduduk miskin yang pendapatannya berkurang serta hilang akibat pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, penyaluran bantuan juga belum maksimal. Dari dana perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp203,91 triliun, serapan baru Rp86,5 triliun, atau 48,8 persen.

Jadi, Yusuf menilai upaya pemerintah tersebut sifatnya hanya menahan agar tambahan kemiskinan tidak naik tajam.

Selain itu, masih terdapat permasalahan klasik di lapangan, yaitu permasalahan data. Belum lama ini Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengungkapkan 92 kabupaten/kota tidak pernah memperbarui data jumlah masyarakat miskin di wilayahnya.

Ia mengatakan  pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) besar dalam mengatasi masalah itu. PR itu adalah membuka lapangan kerja.

Ia mengatakan ada opsi yang perlu dipertimbangkan pemerintah agar itu bisa dilakukan: membantu UMKM untuk tetap bertahan di tengah pandemi. UMKM menjadi titik tekannya karena sektor tersebut lebih mudah menyerap tenaga kerja.

"Dengan kemampuan itu, seharusnya UMKM ini bisa menjadi solusi dalam menyerap tenaga kerja dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini," ucapnya.

Ia mengatakan PR besar itu belum dikerjakan pemerintah. Sebenarnya pemerintah sudah menggelontorkan stimulus Rp123,47 triliun kepada UMKM untuk restrukturisasi kredit, subsidi bunga, insentif pajak, dan lainnya supaya mereka bangkit dari tekanan corona.

Tapi realisasi stimulus UMKM baru mencapai Rp32,5 triliun atau 27,1 persen per 6 Agustus 2020. 

Jatuh Miskin

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan penyebab peningkatan kemiskinan adalah banyak penduduk rentan miskin yang jatuh ke kategori miskin karena ekonomi tumbuh melambat  ke level 2,97 persen (yoy) pada kuartal I 2020 lalu.

Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Perlambatan kinerja ekonomi itu telah menekan kinerja perusahaan kecil dan menengah. Tekanan bahkan membuat beberapa usaha tutup sehingga mengakibatkan pekerjanya kehilangan pekerjaan.

"Utamanya yang kerja atau buruh di sektor informal, umumnya pada perusahaan kecil dan menengah yang kena imbas covid-19. Saat yang sama, karena situasi covid-19 ini omset dan usahanya banyak yang tutup," paparnya.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan sejumlah langkah agar tingkat kemiskinan tidak terus bertambah. Pertama, menambah besaran nilai bansos khususnya untuk masyarakat kelas ekonomi 20 persen di bawah.

Ia mengatakan bantuan ideal yang perlu diberikan ke masyarakat yang tertekan corona adalah Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Bansos tersebut paling tidak membantu meringankan pengeluaran kelompok ini yang besaranya mencapai Rp1,98 juta per bulan.

"Jadi, kalau ada penurunan pendapatan bisa dikompensasi dengan bansos," katanya.

Kedua, pemerintah harus menggeber lapangan kerja baru. Salah satunya melalui proyek padat karya sehingga bisa menyerap tenaga kerja sektor informal yang terdampak Covid-19.

"Kemudian, tentu saja bantuan modal pada UMKM pelaku sektor informal," katanya.

Jika upaya tersebut tidak dilakukan, ia meramal angka kemiskinan terus membengkak.

Dalam skenario terburuk, ia memprediksi tingkat kemiskinan bisa naik ke 10,98 persen. Dengan tingkat kemiskinan itu, maka jumlah penduduk miskin bisa mencapai di atas 30 juta orang, atau serupa posisi 2011 lalu.