Jokowi Akui Beri Bansos Corona Tidak Mudah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah harus bergerak cepat dalam menangani dampak krisis kesehatan yang terjadi akibat pandemi virus corona. Untuk itu, berbagai stimulus dikucurkan pemerintah guna meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah tersebut.

Hanya saja, Jokowi sadar pemberian stimulus terhadap masyarakat di tengah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Masalahnya, virus telah berdampak pada seluruh sektor.

"Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kami juga harus cepat bergerak, seperti memberikan bantuan sosial, membantu UMKM, membantu tenaga kerja. Sesuatu yang tidak mudah," kata Jokowi dalam video conference, Jumat (14/8).

Meski tidak mudah, Jokowi mengatakan negara tetap hadir dalam membantu masyarakat dengan memberikan beberapa pertolongan berbentuk bantuan sembako, bantuan sosial (bansos) tunai, subsidi, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, dan subsidi gaji.

Tak hanya ke masyarakat, bantuan juga diberikan untuk UMKM dalam bentuk restrukturisasi kredit, bantuan produktif, dan membantu pembelian produk-produk UMKM. Lalu, pemerintah juga memberikan bansos dan program kartu pra kerja kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Mayoritas dana diberikan dalam bentuk bansos.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kendati dana yang disiapkan terbilang jumbo, realisasinya belum mencapai 50 persen. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan penyerapan dana penanganan pandemi virus corona baru sebesar 21,75 persen atau sebesar Rp151,25 triliun per 6 Agustus 2020.

Tercatat, anggaran untuk kesehatan baru terserap Rp7,1 triliun, bansos Rp86,5 triliun, sektoral k/l dan pemerintah daerah Rp8,6 triliun, dukungan untuk UMKM Rp32,5 triliun, pembiayaan korporasi masih nol rupiah, dan insentif usaha Rp16,6 triliun.