Pengembangan Pelabuhan RI Butuh Investasi Rp695,6 T

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memaparkan pengembangan seluruh pelabuhan di Indonesia membutuhkan investasi senilai US$47 miliar dolar AS atau sekitar Rp695,6 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).

"Perhitungan kami, berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), dibutuhkan US$47 miliar dengan sebaran dari Sumatera hingga Papua," kata Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Subagiyo seperti dikutip dari Antara, Kamis (13/8).

Dalam paparannya, koridor Sumatera membutuhkan investasi sebesar US$12,9 miliar. Kemudian, Jawa butuh US$15,3 miliar, Bali dan Nusa Tenggara US$2,4 miliar, Kalimantan US$4,6 miliar, Sulawesi US$3,9 miliar, dan Papua US$7,9 miliar.

Porsi investasi dibagi menjadi dua yaitu 32 persen menggunakan anggaran pemerintah dan sisa 68 persen lagi dari badan usaha.

Kendati demikian, ia mengakui pengembangan pelabuhan menghadapi tantangan dari segi investasi dan geografis.

Dari sisi investasi, masih ada keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta kurangnya partisipasi swasta.

Sementara, dari sisi geografis, pengembangan pelabuhan terkendala karena sangat bergantung pada transportasi laut, keterbatasan akses daerah terpencil, perbedaan karakteristik wilayah serta ketidakseimbangan pusat pertumbuhan.

"Karena terbatasnya anggaran, maka kami diperintahkan sebesar-besarnya menggali investasi pihak ketiga dengan beberapa skema kerja sama," katanya.

Skema itu yakni Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama konsesi, kerja sama pemanfaatan serta persewaan.

Ke depan, pemerintah mendorong peningkatan porsi investasi swasta termasuk pemerintah daerah, melalui badan usaha pelabuhan.

Lebih lanjut, RPIN 2021-2030, total kebutuhan investasi pengembangan pelabuhan di Indonesia mencapai US$22,5 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri dari US$6,3 miliar (28 persen) oleh pemerintah dan US$16,2 miliar (72 persen) oleh swasta.

[Gambas:Video CNN]