Jokowi Alokasikan Rp414 T untuk Infrastruktur di RAPBN 2021

CNN Indonesia | Jumat, 14/08/2020 15:05 WIB
Presiden Jokowi menganggarkan Rp414 triliun untuk infrastruktur di RAPBN 2021 atau lebih rendah 2,19 persen dari APBN 2020. Presiden Jokowi menganggarkan Rp414 triliun untuk infrastruktur di RAPBN 2021 atau lebih rendah 2,19 persen dari APBN 2020. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan pagu anggaran infrastruktur senilai Rp414 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Jumlah tersebut turun sekitar 2,19 persen dari Rp423,3 triliun pada APBN 2020. 

Jokowi mengatakan alokasi anggaran infrastruktur utamanya akan digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, juga untuk penyediaan layanan dasar dan peningkatan konektivitas.

Khususnya untuk pembangunan infrastruktur digital. Menurutnya, kebutuhan akan infrastruktur ini sangat penting, khususnya di tengah tekanan pandemi covid-19 (virus corona). 


"Pandemi covid-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis," ujar Jokowi saat penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 20221 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8). 

Menurut Jokowi, infrastruktur digital bisa mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan dilakukan dengan skema padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. 

Tak ketinggalan, fokus infrastruktur juga akan diarahkan ke bidang kesehatan. Mislanya, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman.

Di sisi lain, sejalan dengan fokus digital, Jokowi juga mengalokasikan dana sebesar Rp30,5 triliun untuk pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT). Alokasinya juga diberikan melalui pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

"Ini difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan," jelasnya. 

Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Selanjutnya, juga untuk mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama dan mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)