Defisit RAPBN 2021 Melonjak Jadi 5,5 Persen

CNN Indonesia | Jumat, 14/08/2020 14:42 WIB
Presiden Jokowi menargetkan defisit dalam RAPBN 2021 sebesar 5,5 persen, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya 4,5-4,7 persen. Presiden Jokowi menargetkan defisit dalam RAPBN 2021 sebesar 5,5 persen, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya 4,5-4,7 persen. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar 5,5 persen. Angka ini naik prediksi sebelumnya yang berada di kisaran 4,5 persen sampai 4,7 persen.

"Dalam RAPBN 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun," ucap Jokowi dalam video conference, Jumat (14/8).

Meski lebih tinggi dari prediksi awal, tapi Jokowi mengklaim angkanya tetap lebih rendah dari target APBN 2020 yang ditetapkan sebesar 6,34 persen.


Jokowi menyatakan pemerintah menargetkan total belanja dalam RAPBN 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun. Sementara, pendapatan negara hanya Rp1.776,4 triliun.

Ia mencontohkan beberapa belanja yang akan dilakukan salah satunya adalah sektor kesehatan. Dana yang disiapkan sebesar Rp169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp549,5 triliun atau 20 persen dari total belanja di APBN. Lalu, pembangunan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) pada 2021 sebesar Rp30,5 triliun.

Sementara, pembangunan infrastruktur dialokasikan sebesar Rp414 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, perlindungan sosial Rp419,3 triliun, dan pariwisata Rp14,4 triliun.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan defisit anggaran 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Selain itu, pembiayaan utang juga akan dilaksanakan secara responsif dan mengedepankan akselerasi pemulihan ekonomi sosial. Pemerintah juga akan tetap bekerja sama dengan otoritas moneter, namun tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan moneter.

"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali," pungkas Jokowi. 

[Gambas:Video CNN]



(aud/bir)