DPR Kritik Realisasi APBN 2019 dan Lonjakan Utang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti indikator makro ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang meleset dari target. Selain itu, sejumlah fraksi juga memperingatkan pemerintah terkait kenaikan utang pada 2019 menjadi Rp4.778 triliun.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan menerangkan dari tujuh asumsi makro ekonomi yang ditetapkan pemerintah dan DPR, hanya dua yang mencapai target, yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah.

Tercatat, realisasi inflasi pada 2019 sebesar 2,72 persen atau di bawah target inflasi yang dipatok, yakni 3 persen. Kemudian, rata-rata nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.146 per dolar AS sepanjang 2019 dari target Rp15 ribu per dolar AS.

"Namun, 5 indikator asumsi makro meleset dari target," ujarnya dalam rapat paripurna DPR virtual, Selasa (18/8).

Di samping itu, ia menyoroti tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang merupakan indikator penting. Ekonomi pada 2019 hanya tumbuh 5,02 persen, atau lebih rendah dari target APBN 2019, yakni 5,3 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga melambat dibandingkan capaian 2018, yaitu 5,17 persen.

Ia menuturkan pemerintah cenderung menyalahkan gejolak ekonomi global. Namun, menurutnya, kontribusi ekonomi global pada struktur produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak signifikan.

"Bertambah besarnya anggaran pembangunan ternyata belum mampu mendatangkan perbaikan fundamental ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang terjadi malah sebaliknya penurunan jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,17 persen," imbuh Heri.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Vera Febyanthy juga menyoroti sejumlah indikator makro yang tak mencapai target. Seperti, lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari (bph) dari target 775 ribu bph.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Vera mengatakan pemerintah belum bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir.

"Demokrat mencermati dalam lima tahun terakhir, pemerintah belum pernah mencapai target pertumbuhan sebagaimana diamanatkan dalam APBN," jelasnya.

Selain itu, kedua anggota dewan tersebut menyoroti kenaikan utang pemerintah sepanjang 2019. Heri mengatakan tambahan utang pemerintah dipicu pelebaran defisit APBN.

Pada 2019, defisit APBN tembus Rp353 triliun. Defisit tersebut mencapai 2,2 persen dari PDB. Realisasi defisit tersebut meningkat dari posisi 2018 yang hanya sebesar Rp269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.

Heri mengakui jika utang pemerintah masih terjaga dalam ambang batas aman, yakni di bawah 30 persen dari PDB, tepatnya di level 29,8 persen dari PDB.

Namun, jika dicermati maka rasio perbandingan belanja bunga dan pembayaran cicilan bunga terhadap penerimaan negara mencapai 38,3 persen di 2019, atau sudah melebihi batas aman. "Itu berarti, kita berada dalam bayang-bayang kerentanan fiskal," imbuhnya.

Kenaikan utang, juga menjadi sorotan Anggota DPR dari Fraksi PKS Rofiq Ananto. Ia menuturkan tambahan utang pemerintah bisa menjadi beban APBN pada tahun berikutnya. Pasalnya, pemerintah harus membayar bunga utang tersebut

"Rendahnya penerimaan perpajakan mengakibatkan realisasi defisit semakin melebar, sehingga mendorong pemerintah menerbitkan utang baru yang pada akhirnya menambah beban bunga APBN," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

RUU P2APBN 2019

Meski terdapat sejumlah kritik dan catatan dari anggota DPR, namun seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2019 dibahas jadi undang-undang.

"9 fraksi telah menyampaikan pandangan masing-masing, dengan kesimpulan setuju untuk dilanjutkan," kata  Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna.

Salah satu yang memberikan catatan adalah Fraksi Gerindra. Salah satu catatannya adalah mendorong pemerintah menaikkan pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak. Dengan demikian, pemerintah bisa mengurangi ketergantungan utang sebagai sumber pembiayaan setiap tahunnya.

"Gerindra dapat menerima dan menyetujui dengan catatan terhadap RUU P2APBN 2019. Dengan harapan, catatan di atas menjadi koreksi yang konstruktif bagi pelaksanaan APBN di tahun mendatang," jelasnya.