BI Serap Surat Utang Negara Rp125 T untuk Penanganan Corona

Bank Indonesia (BI) mencatat total pembelian Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp125,06 triliun per 18 Agustus 2020. Pembelian surat utang itu dalam rangka pembiayaan kebutuhan dampak penanganan pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Gubernur BI Perry Warjiyo merinci pembelian tersebut terdiri dari Rp42,96 triliun sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) per 16 April 2020 dan Rp82,1 triliun sesuai SKB per tanggal 7 Juli 2020. Pembelian surat utang sesuai SKB 16 April menggunakan skema pembelian oleh BI bila hasil lelang tidak sepenuhnya terserap pasar.

Pembelian BI dilakukan melalui skema lelang utama, Greenshoe Option (GSO) dan Private Placement (PP). Sementara untuk pembelian surat utang sesuai SKB 7 Juli dilakukan melalui pembelian langsung di pasar perdana.

"Dengan komitmen BI dalam pembelian SBN dari pasar perdana tersebut, pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong PEN," ungkap Perry saat konferensi pers virtual, Rabu (19/8).

Lebih lanjut, Perry memastikan bank sentral nasional siap melakukan pembelian SBN pada tahun depan. Namun, kesiapan itu berdasarkan skema pembelian bila hasil lelang tidak sepenuhnya terserap pasar alias standby buyer.

"Tentu saja pada waktunya, Ibu Menteri Keuangan akan diskusi dengan kami melihat kapasitas pasar tahun depan, berapa dan pembiayaan APBN dari global berapa, dari dalam negeri berapa, kapasitas pasar berapa, dan itu akan saya diskusikan," katanya.

Sedangkan skema pembelian langsung di pasar perdana tidak dilanjutkan pada tahun depan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilangsungkan dengan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

[Gambas:Video CNN]

[Gambas:Video CNN]

"Dalam konteks ini sekali lagi mekanisme pembelian langsung berdasarkan SKB 7 Juli hanya berlaku untuk tahun ini, tidak berlaku untuk tahun depan," jelasnya.

Di sisi lain, ia menjamin pembelian SBN oleh BI secara jor-joran pada tahun ini tidak akan memberi dampak pada kenaikan tingkat inflasi nasional. Sebab, permintaan dari dalam negeri yang mempengaruhi tingkat inflasi masih terbilang rendah.

Saat ini, inflasi tahun berjalan sebesar 0,98 persen dan inflasi tahunan 1,54 persen pada Juli 2020. Sementara secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi 0,1 persen pada bulan lalu.

Bank sentral nasional sendiri memperkirakan inflasi hanya akan berada di batas bawah dari target sebesar 2 persen sampai 4 persen. Namun, BI memandang memang ada indikasi inflasi meningkat pada tahun depan.

"Tahun depan, kalau ada indikasi kenaikan inflasi, BI punya kerangka kebijakan moneter yang sudah prudent dan kami terapkan setiap tahun, setiap RDG (Rapat Dewan Gubernur) bulanan, akan kami pantau," tandasnya.

Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp695,2 triliun untuk penanganan dampak pandemi corona dan PEN. Anggaran itu terbagi untuk kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, stimulus UMKM Rp123,46 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp106,11 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun.