BI Borong SBN Rp125 T di Pasar Perdana hingga 14 Agustus

Bank Indonesia (BI) menyatakan telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) jangka panjang di pasar perdana sebesar Rp125,06 triliun. Realisasi ini terhitung sejak Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Keuangan pada 16 April dan 7 Juli, hingga 14 Agustus 2020.

"Secara keseluruhan BI membeli SBN untuk pendanaan APBN 2020 mencapai Rp125,06 triliun dalam rangka dukungan kami untuk memperlancar dan mensukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai UU Nomor 2 tahun 2020," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja (raker) bersama Komisis XI, Senin (24/8).

Ia merincikan pembelian SBN dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, lewat mekanisme pasar senilai Rp42,96 triliun berdasarkan SKB pertama. Detailnya, pembelian SBN melalui skema lelang sebesar Rp27,52 triliun, green shoe option (GSO) Rp11,77 triliun, dan mekanisme private placement Rp3,68 triliun.

Kedua, melalui pembelian secara langsung berdasarkan SKB II mencapai Rp82,10 triliun.

"Dua mekanisme sudah dilakukan untuk realisasi pembelian SBN oleh BI," imbuhnya.

Usai tambahan pembelian SBN itu, maka posisi kepemilikan SBN oleh bank sentral menjadi Rp536,67 triliun per 14 Agustus. Jumlah ini termasuk pembelian SBN dari pasar sekunder untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejumlah Rp166,2 triliun.

Seperti diketahui, BI dan pemerintah telah sepakat untuk berbagi beban dalam membiayai penanganan virus corona senilai Rp695,2 triliun. Sesuai kesepakatan, dana penanganan dampak pandemi virus corona dan program PEN terbagi atas tiga kategori. Pertama, pembiayaan public goods senilai Rp397,56 triliun.

Kebutuhan pembiayaan ini terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun.

Rencananya, kebutuhan anggaran ini sepenuhnya akan ditanggung oleh BI, dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme private placement.

Kedua, pembiayaan non-public goods sebesar Rp177,03 triliun, terdiri dari anggaran untuk stimulus UMKM Rp123,46 triliun dan dukungan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun. Kebutuhan dana ini seluruhnya akan ditanggung pemerintah lewat penjualan SBN ke pasar.

BI akan berkontribusi sebesar selisih antara tingkat imbal hasil di pasar (market rate) dengan BI 7DRRR tiga bulan dikurangi 1 persen.

[Gambas:Video CNN]