Setelah Beri BLT Pekerja, Jokowi Perlu Revisi Kartu Prakerja

Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona. Bantuan salah satunya diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta dan mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, bantuan akan di-launching Jokowi Kamis (27/8) ini. Ia menyiapkan dana sampai Rp37,8 triliun. Mereka akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

Dengan kata lain, total bantuan yang akan diterima oleh pekerja bergaji di bawah Rp5 juta adalah Rp2,4 juta. Target penerima adalah 15,7 juta pekerja yang menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, korban PHK mendapatkan bantuan pelatihan dan dana tunai melalui program Kartu Prakerja.

Nantinya, setiap peserta yang mengikuti program akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut skema bantuan ke karyawan yang masih bekerja dan korban PHK memiliki karakter dan manfaat berbeda.

Dari sisi cara mendapatkannya misalnya. Untuk penerima BLT gaji di bawah Rp5 juta, peserta tak perlu pusing-pusing mendaftar dan mengikuti tes untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Pasalnya, pemerintah memberikan bantuan berdasarkan data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara Kartu Prakerja, setiap peserta harus mendaftarkan diri sendiri dan mengikuti tes untuk bisa lolos. Jika gagal, masyarakat bisa mendaftar dan mengikuti tes di gelombang selanjutnya hingga dinyatakan lolos.

Kalau dibandingkan, usaha masyarakat untuk menjadi peserta Kartu Prakerja terlihat lebih sulit dibandingkan pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang akan mendapatkan bantuan. Padahal, program Kartu Prakerja dibuat untuk menolong karyawan yang terkena PHK atau tak memiliki penghasilan.

Sementara dari sisi manfaat, peserta program Kartu Prakerja bersifat jangka panjang.

Artinya, program itu akan menolong setiap pesertanya untuk waktu yang lama. Pasalnya, program Kartu Prakerja tak hanya memberikan uang, tapi juga pelatihan.

"Kartu Prakerja ini sifatnya berkepanjangan karena ada pelatihan. Jadi berkelanjutan. Beda dengan BLT pekerja ini jangka pendek," ucap Josua kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/8).

Sementara, BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta hanya akan membantu keuangan masyarakat dalam jangka pendek. Mereka hanya mendapatkan tambahan dana dari pemerintah dalam empat bulan.

"Kalau Prakerja ini kan kemampuan meningkat. Jadi mungkin bisa memiliki keterampilan baru dan kesempatan bekerja kembali lebih besar (setelah covid-19) karena kemampuannya bertambah," terang Josua.

Meski berbeda, Josua berpendapat masyarakat tak perlu memperdebatkan jenis atau skema bantuan yang diberikan. Yang terpenting adalah bagaimana konsumsi masyarakat tak semakin landai pada kuartal III dan IV tahun ini, sehingga ekonomi bisa pulih secara perlahan.

"BLT pekerja ini kan tambahan, kalau Kartu Prakerja memang program pemerintah dari awal. Tambahan BLT ini agar konsumsi bisa tertolong," imbuh Josua.

Diketahui, ekonomi domestik masih bergantung dengan tingkat konsumsi masyarakat. Jika tingkat belanja masyarakat terus melambat, maka ekonomi akan semakin terperosok.

"(Kuartal III dan IV 2020) mungkin masih negatif. Tapi kemungkinan membaik. Apalagi kalau anggaran penanganan virus corona cepat diserap seharusnya bisa minus mendekati 1 persen," tutur Josua.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat ekonomi domestik minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi masyarakat yang terkontraksi hingga 5,51 persen.

Sementara, Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah berpendapat pekerja bergaji di bawah Rp5 juta dan karyawan yang terkena PHK sama-sama merasakan dampak dari pandemi virus corona. Ia tak setuju jika pekerja bergaji di bawah Rp5 juta lebih beruntung dari karyawan korban PHK.

"Mereka yang gajinya di bawah Rp5 juta itu juga sudah dipotong gajinya atau mungkin ada yang gajinya ditangguhkan dulu. Jadi jangan salah. Jangan dibanding-bandingkan (BLT pekerja dan Kartu Prakerja)," ucap Piter.

Menurut Piter, BLT bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta bukan hanya membantu karyawan tapi juga perusahaan. Sebab, tak sedikit perusahaan yang kini menangguhkan gaji karyawannya karena arus kas yang kian minus dihantam corona.

"Jadi bantuan ini juga bertujuan agar perusahaan tidak melakukan PHK juga. Ibaratnya seperti ini, kalau karyawan tidak digaji, perusahaan sudah tidak sanggup kan akan melakukan PHK. Tapi di sini pemerintah seperti membayarkan dulu gaji karyawan, perusahaan terbantu," papar Piter.

Selain itu, mayoritas perusahaan juga sudah memotong gaji karyawan. Makanya, BLT bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta ini sebenarnya juga membantu menutup pemotongan gaji yang sudah dilakukan perusahaan.

"Gaji biasanya Rp4 juta dipotong 50 persen jadi Rp2 juta, dapat bantuan Rp600 ribu per bulan kan sebenarnya hanya jadi Rp2,6 juta. Bantu tapi tidak mengembalikan seperti semula," terang Piter.

Meski bantuan dari pemerintah tak menutup pemotongan gaji yang sudah dilakukan perusahaan, tapi Piter memandang itu lebih baik daripada tak ada bantuan sedikit pun. Setidaknya, bantuan tersebut dapat membantu karyawan untuk bertahan hidup.

Sementara, Piter mengaku kontra dengan program Kartu Prakerja. Menurut Piter, pemerintah seharusnya bisa merealokasi anggaran untuk pelatihan menjadi dana tunai kepada peserta.

Kemudian, target penerima juga seharusnya fokus kepada mereka yang terkena PHK. Kalau sekarang, pemerintah juga masih memberikan slot kepada masyarakat yang baru lulus kuliah.

"Pemerintah seharusnya tegas, yang harus dibantu dulu yang terkena PHK. Bukan yang baru lulus kuliah. Kalau baru lulus kuliah rata-rata masih di bawah tanggung jawab orang tua, kalau yang terkena PHK sudah punya anak dan istri," papar Piter.

Walaupun banyak negatifnya, Piter menyatakan bukan berarti program Kartu Prakerja terus diperbandingkan dengan BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Yang menjadi soal, tambah dia, adalah pemerintah harus segera merevisi kebijakan Kartu Prakerja agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat terdampak pandemi virus corona.

"Kartu Prakerja banyak kelemahan, tapi bukan berarti jadi alasan untuk mengkritisi BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta," pungkas Piter.