PUPR Serahkan Proyek Dasar Food Estate ke Pengusaha Kecil

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan infrastruktur dasar proyek Food Estate di Kalimantan Tengah akan diberikan untuk pengusaha kecil lokal.

Ia mengatakan anggaran sebesar Rp5,6 triliun juga telah disiapkan untuk membangun infrastruktur dasar berbentuk jembatan, akses jalan serta saluran irigasi dan pintu air di lahan 165 ribu hektare eks proyek lahan gambut (PLG).

"Kalau untuk yang jalan-jalan itu akan packaging-nya kami atur semua. Itu hanya untuk pengusaha lokal, tidak ada pengusaha besar untuk masuk ke sana kecuali saluran irigasi," ujar Basuki dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (2/9).

Meski saluran irigasi bisa digarap oleh pengusaha besar, Basuki juga memastikan nantinya infrastuktur tersebut harus digarap dengan menggandeng pengusaha lokal lewat skema kerja sama operasional (KSO).

"Kalau yang pengusaha besar harus bekerjasama dengan pengusaha daerah dengan sistem KSO. Jembatan juga, karena jembatan kecil, tidak boleh dikerjakan dengan pengusaha besar kami atur supaya itu menjadi porsi pengusaha daerah," imbuhnya.

Selain kawasan seluas 160 ribu hektare eks PLG yang akan dikembangkan untuk pariwisata tanaman padi, Kementerian PUPR juga akan membangun infrastruktur dasar di lahan seluas 60 ribu hektare untuk tanaman singkong.

"Kami menyiapkan jalan dan perumahan bagi karyawan yang nanti akan ada di sana karena nanti menteri pertahanan akan bekerjasama dengan zeni TNI," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, ada pula pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Kumbang Hasundutan berupa penyediaan air baku pembangunan sumur dan drainase serta pembangunan jalan akses. "Tahun ini sudah akan dikembangkan 4.000 hektar untuk hortikultura bersama dengan Kementerian Pertanian," tandasnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah sedang mengembangkan tiga kawasan pangan berskala luas (food estate). Selain Kalimantan Tengah, pengembangan itu juga dilakukan di Sumatra Selatan, dan Papua.

Secara keseluruhan, kata dia, pemerintah mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan tahun depan sebesar Rp104,2 triliun termasuk untuk pengembangan food estate.