Fakta Food Estate Kalteng yang Akan Dibangun Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut upaya pembangunan food estate atau lumbung pangan bisa meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. 

"Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," ujar Jokowi, dalam pidato sidang tahunan MPR-DPR, Jumat (14/8).

Food estate rencananya dibangun di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Nantinya, food estate akan dibangun di atas tanah seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Tahap awal, food estate akan dibangun di atas tanah seluas 30 ribu Ha. Lalu, dalam waktu satu setengah tahun atau maksimal dua tahun akan ditambah lagi lumbung padi seluas 148 ribu Ha.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan proposal pembangunan food estate untuk ketahanan pangan sudah tepat. Apalagi, akar masalah pangan di Indonesia adalah ketergantungan pada pangan impor.

"Saya kira proposal yang diajukan secara konsep bisa diterima, karena food estate konsepnya untuk penyediaan pangan di satu negara," terang dia kepada CNNIndonesia.com.

Namun, dalam penerapannya, Jokowi perlu memperhatikan empat faktor. Pertama, kelayakan tanah. Menurut beberapa ahli, kontur tanah di Kalimantan Tengah sendiri cukup bergelombang, sehingga kurang cocok untuk beberapa tanaman misalnya padi.

Kedua, kelayakan infrastruktur. Ia menilai Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara memiliki kekurangan dari sisi infrastruktur. Meski demikian, hal ini bisa diatasi dengan pembangunan sejumlah fasilitas. Namun, patut diingat, pembangunan infrastruktur dari awal tentu membutuhkan modal yang lebih besar.

Ketiga, teknologi, dan keempat, kelayakan sosial dan ekonomi. Misalnya, Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara cocok atau tidak untuk pengembangan food estate, lantaran nantinya dibutuhkan banyak petani.

"Empat pilar ini perlu diputuskan untuk bangun food estate. Kalau secara konsep sudah bagus, tapi kalau diperhatikan empat pilar tidak terpenuhi," katanya.

Untuk pengembangan food estate tersebut, Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun, penunjukkan Prabowo juga mendapat kritikan dari sejumlah pihak, salah satunya, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.

Ia mengatakan Prabowo tak ada hubungan dengan pembangunan lumbung padi tersebut. Seharusnya, kepala komando dari pembangunan proyek tersebut adalah pihak dari Kementerian Pertanian atau ahli di sektor pertanian.

Dengan penunjukan Prabowo, ia mempertanyakan fungsi menteri pertanian jika urusan pertanian dialihkan ke menteri pertahanan. Menurutnya, jika memang Kementerian Pertanian dinilai tak sanggup, maka bisa dicari pihak lain yang masih berhubungan dengan sektor pertanian.

"Itu di era Presiden Soeharto gagal, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal, nah ini dengan pola yg sama ingin diterapkan dan pimpinan proyeknya menteri pertahanan. Ini kan tidak benar," ungkap Faisal dalam dialog Secret at News Room (Setroom) CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]