Kontrol Persalinan Caesar, BPJS Kesehatan Gandeng TKMKB

Sekitar 80 persen dari pengeluaran JKN-KIS terserap untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan 20 persen lainnya untuk pembiayaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady mengatakan pembiayaan Program JKN-KIS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pembiayaan itu adalah dari Rp42,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 108,7 triliun pada 2019.

"Persalinan dengan menggunakan metode operasi caesar menjadi salah satu layanan JKN-KIS yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan dari tahun ke tahun," kata Maya dalam Pertemuan Nasional II Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tahun 2020, Selasa (1/9).

Diketahui, pada 2019 tercatat ada 608.994 prosedur operasi caesar di rumah sakit, sementara persalinan normal di FKTP tercatat ada 1.066.559 prosedur. Jika ditotal, dari 1.675.553 prosedur persalinan, sebanyak 36 persen merupakan prosedur persalinan dengan operasi caesar.

Selain itu, untuk mengendalikan angka tersebut, lanjut Maya, penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan juga harus dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta.

Salah satu upaya itu adalah dengan memperkuat peranan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB).

"TKMKB yang beranggotakan organisasi profesi, pakar klinis, dan akademisi yang ahli di berbagai bidang ilmu, diharapkan bisa menjadi pihak yang independen, serta menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para pemangku kepentingan utama, baik fasilitas kesehatan, pemerintah, maupun BPJS Kesehatan," katanya.

Kurang Terkontrol

Sementara itu, Ketua TKMKB Pusat dr. Adang Bachtiar mengatakan bahwa tingginya jumlah persalinan caesar bisa disebabkan oleh kurang terkontrolnya rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit. Walaupun sebenarnya BPJS Kesehatan sudah memberikan rujukan nonspesialistik, yakni dari FKTP ke jejaringnya seperti bidan.

"Ada banyak faktor. Misalnya di FKTP tersebut pelayanannya kurang memuaskan, atau pasien lebih yakin jika bersalin di rumah sakit. Bisa juga karena pasien memiliki penyakit penyerta (komorbid) sehingga treatment-nya harus khusus," kata Adang.

Artinya, kata dia, hal tersebut merupakan isu besar yang butuh penyelesaian bersama guna mendorong akademisi untuk mengkaji fenomena ini, bersama pemerintah.

Di sisi lain, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dr. Ari Kusuma Januarto mengatakan bahwa TKMKB pusat dan daerah berperan untuk menstimulasi dan meningkatkan kualitas pelayanan persalinan, baik di FKTP maupun rumah sakit.