Luhut Nilai Omnibus Law Ciptaker Pemanis Investasi Jalan Tol

CNN Indonesia | Rabu, 09/09/2020 20:33 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan menarik investasi proyek jalan tol melalui dana abadi. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan menarik investasi proyek jalan tol melalui dana abadi. Ilustrasi proyek jalan tol. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) akan menarik investasi proyek jalan tol di dalam negeri.

"Apalagi kami melihat omnibus law akan selesai, maka sovereign wealth fund (dana abadi) akan jalan. Itu nanti asing akan banyak dan mungkin masuk ke jalan tol ini," tutur Luhut dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Rabu (9/9).

Terkait progres proyek sejumlah jalan tol di Tanah Air, Luhut mengaku telah meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mempercepat masalah pembebasan lahan. Menurutnya, pemerintah sudah mengalokasikan sekitar Rp27 triliun hingga akhir tahun ini.


"Tapi saya juga ingin kita semua tertib administrasi. Sehingga semua proses, walaupun cepat, tapi tetap sesuai aturan main," tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta agar studi kelayakan dilakukan dengan benar. Jadi, saat para investor masuk dan mulai mengerjakan proyek jalan tol, tidak meleset dari target.

"Ini penting perhitungannya profesional dan juga dengan desain yang kami lihat sangat menyenangkan dan kualitas pekerjaan yang baik.

Luhut mengatakan komitmen kepada para investor sangat penting, termasuk soal kenaikan tarif. Sehingga, kata dia, apa yang dijanjikan kepada para investor harus dipenuhi.

"Saya pikir kalau kontroversi yang kecil-kecil biarin ajalah, emang gue pikirin. Kadang perlu begitu. Karena bagaimana pun investor terkadang harus nyaman dengan kita," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono mengatakan saat ini perkembangan pembahasannya sudah mencapai 80 persen. Namun, serikat buruh dan pekerja tetap satu suara menolak beleid itu meski pembahasan berlanjut.

Bahkan, serikat buruh dan pekerja bersama dengan DPR telah membentuk tim perumus RUU Omnibus Law Ciptaker yang terdiri dari 18 perwakilan dari 32 federasi dan konfederasi buruh dan pekerja.

"RUU Cipta Kerja ini yang kebetulan saya selaku ketua panja pemerintah, yang seharusnya siang ini diskusi di baleg DPR. Kami dapat laporkan kira-kira progres pembahasannya sekarang sudah 80 persen," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual Agustus lalu.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/bir)