Ekonom Ramal DKI Kehilangan Rp117 T karena PSBB Total Anies

Sejumlah ekonom memprediksi pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta memberatkan laju perekonomian di tengah pandemi covid-19. Kondisi tersebut membuat ancaman resesi ekonomi pada kuartal III 2020 nanti makin nyata.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi DKI Jakarta berpotensi kehilangan Rp117 triliun dari perputaran uang akibat PSBB. Ia menjelaskan 70 persen uang beredar berada di DKI Jakarta.

Selanjutnya, Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti sempit atau M1 yang terdiri dari uang kartal, giro rupiah, dan uang elektronik Rp1,683 triliun per Juli 2020. Dengan perhitungan sederhana itu, maka 70 persen uang beredar atau setara Rp1.178 triliun berada di Jakarta.

"Jika, PSBB diberlakukan ketat memang akan berdampak ke turunnya uang beredar yang ada di Jakarta. Jika 10 persen saja turun maka efeknya Rp117 triliun potential loss (potensi kehilangan)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/9).

Ia menegaskan berkurangnya jumlah uang beredar tersebut berdampak pada laju ekonomi secara nasional. Karenanya, ia memprediksi resesi ekonomi pada kuartal ke III sudah bisa dipastikan terjadi.

Namun, secara umum Bhima menilai langkah pengetatan PSBB ini memang harus dilakukan. Pasalnya, percobaan pelonggaran PSBB ternyata berdampak lebih buruk bagi kesehatan yang juga berdampak pada sisi ekonomi.

"Makin lama recovery (pemulihan) kalau diperlonggar. Lebih baik ekonomi terkoreksi jangka pendek, kemudian bisa rebound (balik arah) di akhir tahun dan survive (selamat) dari resesi di 2021," ucapnya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan DKI Jakarta akan kehilangan potensi pendapatan akibat PSBB, salah satunya potensi hilangnya penerimaan pajak daerah.

Sebab, aktivitas ekonomi di sektor jasa akan kembali berkurang misalnya jasa restoran, hotel, hingga jasa hiburan. Padahal sektor ini menyumbang sekitar 15 persen dari total penerimaan pajak daerah.

"Berdasarkan hitungan sederhana dan asumsi perhitungan yang diambil dari data kuartal II, kalau dari pendapatan pajak hiburan di atas, ada potensi kehilangan pajak daerah di kisaran Rp3 triliun," paparnya.

Selain itu, terdapat potensi kehilangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta hingga Rp55 triliun akibat PSBB.

Tak hanya bagi ibu kota, kehilangan pendapatan tersebut juga akan berdampak secara nasional. Pasalnya, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan sumbangan ekonomi terbesar ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sekitar 15 persen sampai 17 persen dari total.

Tak heran, ketika pada ekonomi DKI Jakarta terkontraksi hingga 8,22 persen pada kuartal II 2020, berdampak pula pada penghitungan ekonomi Indonesia. Alhasil, secara nasional pertumbuhan ekonomi semakin besar peluang untuk masih berada di level negatif pada kuartal III 2020.

Itu berarti, secara teknikal peluang ekonomi Indonesia untuk masuk ke resesi juga semakin besar.

"Untuk proyeksinya, pada kuartal III ini kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi minus 2 sampai minus 4 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan PSBB sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus corona.

"Dalam rapat tadi sore disimpulkan: Kita akan menarik rem darurat kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan berskala besar seperti masa awal pandemi. Bukan PSBB transisi, tapi PSBB sebagai mana masa dulu. Ini rem darurat yang kita tarik," ujar Anies dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]