BPS: PSBB DKI Bakal Pengaruhi Ekonomi RI

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II DKI Jakarta akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, kontribusi pertumbuhan dari ibu kota cukup besar ke perekonomian nasional. 

"PDB (pertumbuhan ekonomi) DKI besar sekali, sekitar 17 persen-18 persen share-nya kepada nasional. Jadi apa yang terjadi di DKI, tentunya berpengaruh besar kepada perekonomian Indonesia," ungkap Kepala BPS Suhariyanto saat konferensi pers virtual, Selasa (15/9). 

Kendati begitu, Suhariyanto belum bisa memberi proyeksi seberapa besar pengaruh pertumbuhan DKI ke nasional. Ia hanya memberi gambaran bahwa bila dampaknya menekan pertumbuhan, kemungkinan tidak besar. 

Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memberlakukan PSBB dengan ketat seperti pelaksanaan pada April lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memperbolehkan pekerja perkantoran pemerintah dan swasta masuk dengan kapasitas sekitar 25 persen dari total pekerja. 

Begitu juga dengan restoran, rumah makan, dan kafe yang masih boleh beroperasi melayani pesanan dibawa pulang (take away) dan pesan antar (delivery), meski tak boleh melayani makan di tempat (dine in).

Tidak ketinggalan, pusat perbelanjaan seperti mal dan pasar juga tetap boleh beroperasi dengan kapasitas 50 persen. "Kalau kita lihat sebetulnya PSBB-nya bukan PSBB total," imbuhnya. 

Khusus untuk sektor perdagangan, Suhariyanto juga belum bisa memberi gambaran dampak rinci pemberlakuan PSBB ke kinerja perdagangan, meski sektor ini mendominasi sektor usaha di Jakarta. 

"Jadi saya tidak bisa beri share dari PSBB karena tidak ada lokasi pastinya, tapi apa yang terjadi di DKI akan berpengaruh ke nasional, iya," pungkasnya. 

Sebelumnya, bila berkaca pada implementasi PSBB jilid pertama, DKI Jakarta mengalami kontraksi ekonomi yang lebih dalam daripada nasional. Pada kuartal II 2020, ekonomi Jakarta minus 8,22 persen, sementara ekonomi nasional terkontraksi 5,32 persen. 

[Gambas:Video CNN]