OJK Ingatkan Ancaman Krisis 98, RI Kini Lebih Siap

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mewanti-wanti pemerintah soal potensi ancaman krisis politik yang bersumber dari kegagalan mereka dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat virus corona.

Pasalnya, jika hal tersebut terjadi, maka dampaknya terhadap perekonomian akan lebih buruk jika dibandingkan saat ini. Wimboh memberikan peringatan itu berkaca dari pengalaman saat krisis moneter 1998.

Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga 13 persen.

"Sekarang ini lebih kecil (kontraksinya) dibandingkan pada saat 1998. Tapi kalau kita lihat dampak pada kegiatan sosial ekonomi lebih besar sekarang. Kenapa karena pada saat 1998 itu ada krisis multidimensi termasuk kirisis politik, ini yang membuat kita sangat hati-hati jangan sampai itu terjadi," ujar Wimboh dalam diskusi virtual yang digelar Infobank, Kamis (19/7).

Belum lagi, menurut Wimboh, ongkos yang perlu dikeluarkan untuk pemilihan ekonomi saat itu cukup besar.

"Saat itu, kita adalah negara yang mengeluarkan ongkos paling besar jumlahnya 52 persen dari GDP," terangnya.

Meski demikian, Wimboh menilai kini Indonesia lebih siap dalam menghadapi krisis dibandingkan saat 1998. Pasalnya, berbagai regulasi sudah lengkap dan tertata serta memudahkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dari ancaman yang membahayakan perekonomian.

"Regulasi saat ini sudah tertata akibat krisis 98, kita sudah global standar. Sudah comply dan anggota G20 yang menjadi contoh negara lain," tuturnya.

Kesiapan Indonesia, menurut Wimboh juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II 2020 yang relatif lebih baik ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia, yakni hanya minus 5,2 persen.

"Ini lebih besar dari Korea Selatan, Vietnam, dan juga kalau lihat China. Kita masih bisa tetap bersyukur, ekonomi kita tidak terlalu buruk dibandingkan negara lain," tuturnya.

Wimboh juga optimistis ekonomi Indonesia bisa kembali pulih, asalkan masyarakat mau ikut membantu dengan tetap tidak melupakan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas.

"Dan pemerintah bersama pemangku kepentingan lain berupaya keras agar pertumbuhan ekonomi melalui domestik demand dilakukan dengan berbagai upaya, agar ini bisa timbulkan pemicu untuk kebangkitan ekonomi kita," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]