Surati ESDM, Erick Mau Antam Kelola Tambang Emas Eks Freeport

CNN Indonesia

Selasa, 22 Sep 2020 17:35 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Antam selama ini hanya berperan sebagai trading company. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri BUMN Erick Thohir mengirimkan surat kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif agar PT Aneka Tambang Tbk (Antam) diberikan prioritas sebagai pengelola tambang emas eks PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pasalnya, Antam tak memiliki tambang emas sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan Antam hanya menjadi perusahaan dagang (trading company), bukan perusahaan tambang emas.

"Antam tidak punya tambang, karena itu kami mengirim surat ke Menteri ESDM agar alokasi yang sudah diberikan Freeport kepada negara diprioritaskan kepada BUMN untuk urusan pengelolaan emas," ungkap Erick pada rapat kerja dengan komisi VI DPR RI, Selasa (22/9).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

Menteri ESDM Minta Freeport Segera Selesaikan Proyek Smelter

Sebagai catatan, Antam saat ini memproduksi emas dari tambang Pongkor, Jawa Barat. Namun, kontrak tambang tersebut akan habis pada 2021 mendatang.

Lebih lanjut, Erick juga menyebut rencana tersebut dilakukannya untuk memperbaiki industri emas dometik yang saat ini masih menyedihkan.

Sebagai pemasok emas besar, Erick menyebut sudah seharusnya pemerintah lewat BUMN dapat menikmati tingginya harga emas saat ini.

"Apalagi kalau dilihat sangat menyakitkan kalau lihat prospek emas di Indonesia, sebagai salah satu supplier besar dalam kondisi seperti ini harga emas sangat baik, maka dari itu kami memberanikan diri masuk ke lahan eks Freeport," ujar dia.

Antam sendiri, menurut Erick memiliki kemampuan untuk mengelola tambang emas PTFI. Kata dia, Antam memiliki setidaknya 1.000 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Keputusan tersebut merupakan salah satu dari banyak terobosan yang diambil Erick selama menjabat sebagai Menteri BUMN sejak tahun lalu.

Selain itu, selama menjabat Erick juga acap kali membongkar pasang jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah. Ia menyebut hanya mereka yang siap menyetor dividen lah yang berhak menjabat di perusahaan pelat merah.

"Terakhir, manusianya. Sejak awal, apalagi dengan tren KPI (key indicator performance) ditambahkan dengan dividen maka sejak awal menilai komposisi direksi tidak pernah berpikir suka tidak suka," ujarnya.