Ahok Temui Erick Thohir Usai Bongkar Borok Direksi Pertamina

CNN Indonesia | Kamis, 17/09/2020 10:46 WIB
Komut Pertamina Ahok bertemu Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis (17/9). Pertemuan dilakukan usai Ahok melemparkan kemarahannya terhadap BUMN migas itu. Komut Pertamina Ahok bertemu Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis (17/9). Pertemuan dilakukan usai Ahok melemparkan kemarahannya terhadap BUMN migas itu. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada Kamis (17/9). Pertemuan dilakukan usai Ahok membongkar aib direksi Pertamina ke publik.

"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan diterima dengan baik oleh Pak Erick," ucap Ahok dikutip dari Instagram pribadinya.

Dalam pertemuan itu, Ahok menyampaikan kritik dan saran kepada Erick. Selain itu, Erick juga memberikan pesan kepada Ahok untuk menjaga soliditas kerja tim dengan baik.


"Saya juga akan menjaga pesan Pak Erick untuk menjaga soliditas team work dan terus melakukan transformasi BUMN," terang Ahok.

Sebelumnya, Ahok membuka bobrok manajemen Pertamina secara lugas lewat akun Youtube Poin, Senin (14/9). Sebagai komisaris utama, Ahok mengatakan manajemen hobi melobi menteri terkait pergantian direksi perusahaan.

Bahkan, Ahok tak tahu soal pergantian direksi yang baru saja dilakukan di tubuh Pertamina. Makanya, ia mengaku sempat marah-marah ke manajemen.

"Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri karena yang menentukan itu menteri," kata Ahok.

[Gambas:Instagram]

Kemudian, ia bilang tak ada perubahan gaji karyawan meski yang bersangkutan sudah dicopot atau pindah posisi. Misalnya, karyawan A mendapatkan gaji Rp100 juta, tapi setelah dicopot atau pindah jabatan jumlah gaji yang diterima tetap sama.

"Masa dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka buat gaji pokok besar semua. Jadi bayangkan gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, tidak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila saja nih," imbuh Ahok.

Selain itu, Ahok juga mengungkapkan kekesalannya soal pengelolaan utang di Pertamina. Pasalnya, perusahaan terlalu mudah menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang tinggi.

"Sudah utang US$16 miliar. Tiap kali otaknya minjam duit. Saya kesel nih," kata Ahok.

Bukan hanya kepada direksi Pertamina. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun. Pengelolaan perusahaan pelat merah seharusnya diganti dengan sistem super holding seperti Temasek di Singapura.

"Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harus ada yang namanya Indonesia Incorporation semacam Temasek karena presiden tak bisa mengontrol manajemen BUMN," jelas Ahok.

Sementara, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengungkap pihaknya menghargai pernyataan Ahok. Menurutnya, apa yang disampaikan Ahok sejalan dengan program restrukturisasi perusahaan.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP (Ahok) sebagai komisaris utama yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif," kata Fajriyah.

Ia menyatakan Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Selain itu, perusahaan juga menjalankan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan seluruh kebijakan yang diambil sesuai dengan prosedur.

Kementerian BUMN pun ikut merespons pernyataan Ahok. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina mempunyai hak bicara kepada publik.

"Menjawab Pak Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu adalah urusan internalnya di Pertamina, kami berikan ruang bagi komisaris dan direksi untuk lakukan komunikasi," pungkas Arya.

[Gambas:Video CNN]



(aud/bir)