Polemik Kartu Prakerja dari Pelaksanaan Hingga 'Sayonara'

Sementara, Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan masalah lain dari pelaksanaan program Kartu Prakerja adalah insentif yang sempat gagal cair. Hal itu terungkap lewat keluhan sejumlah peserta di kolom komentar akun Instagram resmi program Kartu Prakerja, yakni @prakerja.go.id.

"Gagal cair insentif ini tidak boleh terjadi lagi," ucap Yusuf.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, salah satu keluhan datang dari pemilik akun Instagram @andinimarisaandini. Ia melaporkan jika insentifnya gagal cair.

Serupa, Erwin Hadi Wijaya pemilik akun @genkpazt juga mengaku telah menyelesaikan seluruh proses yang menjadi prasyarat menerima insentif. Namun, insentif sempat tak bisa dicairkan.

Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari pun buka suara. Ia mengatakan kegagalan pencairan insentif disebabkan permasalahan teknis, seperti perbedaan NIK peserta dengan akun rekening bank maupun e-wallet, sehingga membuat pencairan insentif terkendala.

Selanjutnya, Yusuf juga menyoroti status peserta program Kartu Prakerja. Menurutnya, pemerintah seharusnya benar-benar fokus pada korban PHK.

Apalagi, jumlah korban PHK akibat pandemi bertambah signifikan. Jika program ini dimaksudkan untuk membantu korban PHK, seharusnya pemerintah memberikan kuota khusus bagi masyarakat yang terkena PHK.

"Setahu saya Kartu Prakerja dibuka luas, semua bisa daftar kemudian diseleksi. Ini seharusnya bisa jadi perhatian terkait siapa yang menjadi prioritas atau kelompok yang seharusnya mendapatkan fasilitas Kartu Prakerja ini," terang Yusuf.

Yusuf menyatakan pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan banyak kuota untuk korban PHK di gelombang 10.

Hal itu juga akan memberikan kesan yang tak terlalu buruk terhadap program Kartu Prakerja di akhir gelombang pendaftaran. Minimal, sebagian besar dari anggaran jumbo Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun bisa mengalir untuk masyarakat yang menjadi korban PHK.

"Gelombang 10 prioritas PHK saja. Jadi program ini bisa jadi bantalan untuk daya beli masyarakat yang kehilangan pekerjaan selama pandemi," pungkas Yusuf.