Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sejauh ini realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap pertama mencapai Rp15,4 triliun. Bantuan sosial (bansos) itu telah dikantongi 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan mayoritas atau 88 persen penerima BLT Dana Desa adalah petani dan buruh tani. Kemudian, 4 persen penerima adalah nelayan dan buruh nelayan, 2 persen adalah buruh pabrik, 1 persen guru, dan 5 persen pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Ini gambarkan sebaran sasaran BLT dana desa yang basisnya jelas petani dan buruh tani serta nelayan dan buruh nelayan," ucap Abdul dalam konferensi pers usai rapat terbatas secara virtual, Kamis (24/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, sebanyak 2,47 juta penerima adalah perempuan kepala keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi belum terdata. Mereka baru terdeteksi dan diberikan bantuan lewat BLT Dana Desa.
Menurut Abdul, masih ada sisa dana sebesar Rp52 triliun di rekening desa. Dari total dana itu, Abdul akan menggunakan Rp13,06 triliun untuk melanjutkan program BLT Dana Desa hingga Desember 2020.
Kemudian, sisanya sebesar Rp30,79 triliun akan digunakan untuk program padat karya. Dengan dana tersebut, Abdul optimistis bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 7,05 juta.
"Ini akan digunakan untuk padat karya desa dengan syarat upah kerja harus di atas 50 persen," kata Abdul.
Dengan syarat itu, Abdul menyatakan program padat karya tunai untuk Oktober, November, dan Desember 2020 akan fokus pada proyek yang tidak membutuhkan bahan-bahan yang mahal. Dengan begitu, sebagian besar dana bisa dialokasikan untuk membayar upah.
"Ini supaya penyerapan tenaga kerja banyak, dana yang beredar di masyarakat banyak sehingga menaikkan daya beli warga," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah diterima oleh masyarakat di desa. Pasalnya, desa dinilai menjadi penyangga perekonomian di tengah pandemi virus corona.
Jokowi menjelaskan pandemi corona bukan hanya menyerang perkotaan, tapi juga pedesaan. Ketika krisis terjadi di perkotaan, desa akan menjadi penyangga perekonomian karena banyak masyarakat dari kota pindah ke pedesaan demi bertahan hidup.
Untuk itu, ia meminta penyaluran bansos berjalan efektif dan tepat sasaran. Bansos yang dimaksud, seperti program keluarga harapan (PKH) dan BLT Dana Desa.
"Pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak pandemi dan sangat membutuhkan," pungkas Jokowi.
(sfr)