BKF: Omnibus Law Keuangan Tak Berhubungan dengan RUU BI

CNN Indonesia | Jumat, 25/09/2020 19:41 WIB
Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan ruu omnibus law sektor keuangan dirancang untuk memperbesar pasar keuangan domestik. Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan ruu omnibus law sektor keuangan dirancang untuk memperbesar pasar keuangan domestik. Ilustrasi. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKFKementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law terkait sektor keuangan tak ada hubungannya dengan independensi Bank Indonesia (BI). Sebab, menurut Febrio, omnibus law sektor keuangan sudah dirancang sejak lama.

"Omnibus law sektor keuangan tidak ada hubungannya dengan yang selama ini dibicarakan dalam RUU BI, independensi BI, ini completely different (sangat berbeda)," ujar Febrio dalam diskusi virtual Kupas Tuntas Ekonomi dan APBN," Jumat (25/9).

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan revisi UU BI. Beberapa poin dalam revisi UU tersebut, antara lain pengawasan perbankan kembali ke BI, pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro yang dipimpin oleh menteri keuangan, dan dewan gubernur Indonesia akan diberhentikan.


Febrio mengungkapkan tujuan dari omnibus law sektor keuangan adalah untuk membuat sektor tersebut semakin besar. Maklum, kontribusi sektor keuangan masih rendah terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Contohnya perbankan 60 persen terhadap PDB. Negara lain lebih besar. Lalu dana pensiun Indonesia (kontribusinya) cuma 5,5 persen terhadap PDB. Negara lain luar biasa besar, bahkan Malaysia 60 persen dari PDB," ungkap Febrio.

Ia mengakui pendalaman pasar di Indonesia tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Dengan omnibus law, pemerintah berharap pelaku usaha di sektor keuangan bisa membuat instrumen baru untuk menarik masyarakat lebih banyak menabung di dalam negeri.

"Tabungan orang Indonesia itu banyak yang keluar," imbuh Febrio.

Menurut dia, instrumen keuangan di dalam negeri masih sedikit. Beberapa instrumennya, seperti deposito, tabungan bank biasa, obligasi, dan saham.

"Masih banyak instrumen yang belum dimiliki. Malaysia menarik, punya sektor keuangan syariah berkembang, Indonesia tidak sama sekali," jelas Febrio.

Dalam omnibus law sektor keuangan, aturan mengenai menabung di bank, investasi di pasar saham dan instrumen lainnya bisa jadi berubah dari sebelumnya. Dengan begitu, kebijakannya akan menyesuaikan dengan situasi pasar saat ini.

"Banyak peraturan dari zaman lama, uu terkait pasar modal berapa tahun lalu, uu dana pensiun belum ada," pungkas Febrio.

[Gambas:Video CNN]



(aud/sfr)