Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku tak ambil pusing dengan rencana revisi UU BI yang tengah bergulir di Badan Legislasi DPR. Padahal dalam revisi, independensi BI terancam.
Perry mengklaim persoalan independensi BI sudah dijamin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Presiden sudah tegaskan dan menjamin independensi BI dalam kesempatan beliau memberi penjelasan bagi koresponden asing," ungkap Perry saat konferensi pers hasil RDG BI periode September 2020 secara virtual, Kamis (17/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jaminan itu, sambungnya, juga sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lebih lanjut, Perry bilang bendahara negara sejatinya juga belum membahas soal rencana revisi uu tersebut.
"Beliau menyatakan mengenai revisi UU BI yang merupakan inisiatif DPR, pemerintah belum bahas hingga saat ini," terangnya.
Sebelumnya, pelaku pasar sempat mengkhawatirkan rencana pemerintah dan DPR yang bakal menerbitkan RUU BI baru. Sebab, dari draf yang beredar di publik memberikan sinyal bahwa ada bank wewenang BI yang bakal hilang.
Selain itu, pasar juga menyoroti rencana pembentukan Dewan Moneter yang nantinya diketuai oleh seorang menteri keuangan. Kembalinya Dewan Moneter ini seperti masa Orde Baru.
"Informasi ini membuat bingung pelaku pasar sehingga wajar kalau dana asing menahan diri untuk masuk ke pasar keuangan malahan sebaliknya dana yang sudah parkir di pasar dalam negeri kembali keluar," kata Analis sekaligus Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi.
Lebih lanjut, rencana RUU BI baru juga sempat menekan pergerakan mata uang rupiah. Mata uang Garuda cenderung melemah pada pekan lalu. Saat ini, rupiah berada di kisaran Rp14.800 per dolar AS.
Lihat juga:BLT 2,8 Juta Pekerja Cair Awal Pekan Depan |