PKS Tolak Suntikan Negara ke BPUI untuk 'Obati' Jiwasraya

CNN Indonesia | Rabu, 30/09/2020 07:22 WIB
Fraksi PKS menolak menyetujui suntikan negara kepada BPUI untuk penyelesaian kasus Jiwasraya karena permasalah BUMN asuransi jiwa itu fraud. Fraksi PKS menolak menyetujui suntikan negara kepada BPUI untuk penyelesaian kasus Jiwasraya karena permasalah BUMN asuransi jiwa itu fraud. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).
Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi PKS menolak menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI pada 2021 mendatang. Suntikan modal itu sejatinya akan digunakan untuk penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Penolakan Fraksi PKS ini merupakan satu dari 27 catatan yang disampaikan dalam pengambilan keputusan RUU APBN 2021 dalam rapat paripurna ke-6 di DPR pada Selasa (29/9).

Oleh sebab itu, Fraksi PKS memilih untuk menerima dengan catatan pengesahan RUU APBN 2021 menjadi undang-undang, sementara 8 fraksi lainnya menyetujui.


"Fraksi PKS tidak sependapat dan tidak setuju dengan pemberian PMN kepada PT BPUI (Persero) untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya (Persero), " ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah.

Alasannya, permasalahan Jiwasraya disebabkan oleh indikasi korupsi, fraud (kegagalan), dan mismanagement.

Fraksi PKS menilai kondisi itu sebagai 'perampokan' atas Jiwasraya, sehingga harus diproses secara hukum. Selain itu, pihak yang terlibat harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban kepada nasabah.

"Pemberian PMN ke Jiwasraya yang bersumber dari APBN merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia," ucapnya.

Said menambahkan Fraksi PKS mengusulkan solusi bagi permasalahan Jiwasraya salah satunya melalui aset-aset Jiwasraya yang masih bisa diselamatkan, diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah.

Dalam hal ini, Fraksi PKS mengusulkan prioritas pembayaran klaim bagi tradisonal Jiwasraya yang merupakan kumpulan para pensiunan, bukan untuk nasabah saving plan.

Senada, Fraksi Nasdem juga mengingatkan pemerintah terkait dana PMN kepada BUMN harus sesuai dengan perencanaan, alokasi, dan tujuan. Meski tidak menyinggung kasus Jiwasraya, namun Fraksi Nasdem berpendapat suntikan dana APBN itu seharusnya diberikan kepada BUMN sehat.

"Fraksi Nasdem berpendapat PMN harus diberikan kepada BUMN yang sehat dan baik kinerjanya sehingga pemberian dana PMN sesuai dengan tujuan awalnya," terang Said.

Untuk diketahui, pemerintah mengucurkan PMN sebesar Rp20 triliun kepada PT BPUI pada APBN 2020. Jumlahnya meroket 219,48 persen dibandingkan alokasi PMN tahun ini sebesar Rp6,26 triliun.

"BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah Jiwasraya," ucap Menteri Keuangan dalam rapat di Komisi XI beberapa waktu lalu.

Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp37,38 triliun untuk PMN kepada perusahaan pelat merah tahun depan. Jumlah tersebut naik 18,74 persen apabila dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp31,48 triliun.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/bir)