Menaker Prediksi BLT Pekerja Dorong Konsumsi Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengestimasikan bantuan langsung tunai (BLT) pekerja bergaji di bawah Rp5 juta akan mendorong konsumsi rumah tangga sebesar 0,4 persen-0,7 persen. Alhasil, bantuan itu diklaim dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19.

"Subsidi upah atau gaji dapat mendorong konsumsi rumah tangga 0,4 persen-0,7 persen. Meningkatnya konsumsi rumah diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi," tutur Ida dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/10).

Ida berharap BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta akan meringankan beban rumah tangga. Ini khususnya kepada rumah tangga yang terdampak covid-19.

"Kami berharap bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah hendaknya digunakan untuk membeli kebutuhan primer, misalnya sembako atau produk buatan dalam negeri," papar Ida.

Pemerintah menargetkan dapat menyalurkan BLT kepada 15,7 juta pekerja. Hanya saja, sejauh ini, realisasinya baru 10,77 juta yang mendapatkan BLT tersebut.

Ida menyatakan penyaluran BLT dilakukan secara bertahap, dari gelombang I hingga V. Rinciannya, realisasi penyaluran di gelombang I sebanyak 2,48 juta pekerja, gelombang II sebanyak 2,98 juta pekerja, gelombang III sebanyak 3,47 juta pekerja, dan gelombang IV sebanyak 1,83 juta pekerja.

Untuk gelombang V, Kementerian Ketenagakerjaan baru saja mendapatkan data 618 ribu rekening dari BPJS Ketenagakerjaan. Data itu masih harus dicek oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Sementara untuk gelombang V, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan data," ujar Ida.

Secara total, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan total 14,8 juta data rekening calon penerima BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Namun, hanya 12,4 juta yang akhirnya diberikan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan ada 2,4 juta data pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang tidak lolos validasi penerima bantuan. Mayoritas atau sebanyak 1,8 juta data tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang disusun pemerintah, sedangkan sisanya 600 ribu data gagal dilakukan konfirmasi ulang.

Sementara, ada 160 ribu data yang dikembalikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diperiksa ulang. Agus bilang pihaknya sudah mengembalikan lagi 137 ribu data ke Kementerian Ketenagakerjaan.

"Ini sudah kami perbaiki, yang kami kembalikan lagi (ke Kementerian Ketenagakerjaan) ada 137 ribu namun masih ada sisa retur yang belum diperbaiki," pungkas Agus.

[Gambas:Video CNN]