Pemerintah Akan Percepat Bansos, Mitigasi Daya Beli Melemah

CNN Indonesia | Kamis, 01/10/2020 20:44 WIB
Pemerintah akan mempercepat penyaluran berbagai bansos untuk memitigasi peringatan lemahnya daya beli masyarakat dari deflasi tiga bulan berturut-turut. Pemerintah akan mempercepat penyaluran berbagai bansos untuk memitigasi peringatan lemahnya daya beli masyarakat dari deflasi tiga bulan berturut-turut. Ilustrasi bansos. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) untuk memitigasi peringatan lemahnya daya beli masyarakat dari deflasi tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami penurunan atau deflasi sebesar 0,1 persen pada Juli, 0,05 persen pada Agustus, dan 0,05 persen pada September 2020.

"Ini menunjukkan permintaan belum pulih secepat yang dibayangkan. Sepanjang pertumbuhan ekonomi masih negatif, biasanya inflasi akan rendah dan dalam konteks ini tiga bulan berturut-turut deflasi kecil," ujar Febrio saat sesi tanya jawab bersama awak media secara virtual, Kamis (1/10).


Atas indikasi itu, Febrio bilang pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bansos sampai akhir tahun. Program bansos itu mulai dari paket sembako, bansos tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Dana Desa, hingga yang teranyar subsidi upah.

"Ini jadi sinyal bagi pemerintah bahwa permintaan masih belum pulih dan kami masih harus terus memastikan perlindungan sosial lanjut terus sampai akhir tahun," tuturnya.

Sementara data Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencatat realisasi penggunaan dana perlindungan sosial baru mencapai Rp150,86 triliun atau 73,98 persen dari pagu Rp203,9 triliun.

Dana perlindungan sosial digunakan untuk program sembako Rp31,9 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp36,3 triliun, bansos tunai non Jabodetabek Rp24,8 triliun, BLT Dana Desa Rp11,9 triliun, bansos Jabodetabek Rp4,4 triliun, bantuan pangan Rp4,6 triliun, Kartu Prakerja Rp19,5 triliun, diskon listrik Rp3,5 triliun, dan subsidi gaji Rp14 triliun.

Di sisi lain, deflasi tiga bulan berturut-turut menandakan pertumbuhan ekonomi pun masih akan lemah pada kuartal III 2020. Proyeksinya, ekonomi berada di kisaran minus 1 persen sampai minus 2,9 persen.

Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi akan negatif dalam dua kuartal berturut-turut alias resesi. Sementara pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun ini diperkirakan berada di kisaran 0,6 persen sampai minus 1,7 persen.

Sebelumnya, BPS mencatat deflasi 0,05 persen pada September 2020 terjadi karena penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau deflasi 0,37 persen dengan andil minus 0,09 persen.

"Ada penurunan harga daging ayam ras dan telor ayam ras sekitar 0,04 persen. Ada juga penurunan bawang merah dan beberapa sayuran seperti tomat dan cabai rawit," kata Kepala BPS Suhariyanto. 

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)