Faisal Basri Nilai Menkeu Dkk Frustasi Tangani Dampak Corona

Ekonom Senior Faisal Basri menyebut tim pengendali kebijakan ekonomi seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai frustasi mengelola dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Pasalnya, amunisi atau instrumen keuangan yang dimiliki kian terkikis. Sementara, penanganan penyebaran virus corona yang berada di luar kewenangan mereka masih keteteran.

Menurut Faisal, sehebat apa pun Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kawan-kawan mengelola kebijakan ekonomi, namun jika tidak diikuti dengan penanganan di bidang kesehatan kerja keras akan sia-sia.

"Analisis saya (mereka) rada frustasi mengelola ekonomi karena tidak punya kuasa untuk mengontrol dan melakukan apapun dalam mengatasi sumber masalah, yakni covid-19," ujarnya pada diskusi daring bertajuk 'Revisi UU BI dan Perppu Reformasi Keuangan: Mau Dibawa Ke Mana Independensi Bank Sentral?' pada Kamis, (1/10).

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah mulai mengambil jalan pintas dengan mencari instrumen lain yang memungkinkan untuk dikelola. Salah satunya, mengambil alih kewenangan yang sejatinya dipegang bank sentral (BI).

"Sehingga mereka jadi pemadam kebakaran yang makin lama logistik yang dimiliki tergerus dan terkikis, makanya mereka mencari instrumen lain yang belum ada, yaitu dalam bentuk penguatan pemerintah untuk 'mengambil alih' segala instrumen yang memungkin," imbuhnya.

Faisal mengaku heran jika pemerintah menggunakan alasan masalah koordinasi untuk melakukan revisi UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Karena, ia menyebut tak ada masalah koordinasi.

Dia juga menyatakan keheranannya mendengar terjadi masalah penguatan basis data dan informasi yang terintegrasi serta masalah check and balance antar lembaga sehingga diperlukan intervensi.

"Sebetulnya, enggak ada masalah secara koordinasi seperti yang disampaikan Menkeu, terkait OJK kan ada ex-officio (anggota lembaga) dari BI dan Kemenkeu," lanjutnya.

Alasan-alasan janggal ini, lanjut dia, tak pantas digunakan untuk melakukan revisi UU BI yang sekaligus mengancam independensi bank sentral. Karena, dia khawatir BI akan 'disetir' demi kepentingan pemerintah.

"Masalahnya ada abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan), kalau semua di pemerintah nanti kalau BUMN ga bisa bayar utang lagi BI disuruh menyalurkan kredit likuiditas ke BUMN," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]