Chatib: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Meski Ada Vaksin Corona

Mantan menteri keuangan era SBY, Chatib Basri, mengatakan keberadaan vaksin corona tidak serta merta memulihkan ekonomi Indonesia. Sebab, vaksin covid-19 tersebut membutuhkan waktu untuk distribusinya kepada seluruh masyarakat.

"Artinya, dia (distribusi vaksin) butuh resources (sumber daya). Kalau toh kita mampu, masih dibutuhkan waktu setahun penuh untuk bisa vaksinnya didistribusikan," ujarnya dalam Bincang APBN 2021, Selasa (13/10)

Ia pun mengambil perhitungan konservatif berdasarkan pernyataan pemerintah mendatangkan vaksin corona sebanyak 25 juta dosis. Jika jumlah tersebut dibagi dalam satu tahun atau 365 hari, maka paling tidak sekitar 68 ribu vaksin covid-19 harus didistribusikan dalam sehari.

"Pertanyaannya, apakah kita punya resources (sumber daya) untuk menyuntik orang 68 ribu setiap hari? Tidak ada Lebaran, tidak ada Natal, sepanjang 1 tahun," katanya.

Oleh sebab itu, selama vaksin covid-19 belum didistribusikan secara merata, ia menilai masyarakat tetap harus ketat menjalankan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Ia juga menilai aktivitas ekonomi belum akan berjalan 100 persen selama distribusi vaksin covid-19 belum menyeluruh karena masih ada penerapan protokol kesehatan.

Selama kurun waktu itu pula, ia menilai pemerintah tetap harus mengeluarkan kebijakan fiskal yang ekspansif. Pemerintah tetap harus mengucurkan dana perlindungan sosial, kesehatan, dan bantuan kepada bisnis UMKM untuk bertahan karena distribusi vaksin membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Di dalam kondisi ini, yaitu 2021, kita belum terlalu bisa mengharapkan bahwa private investment (investasi swasta) itu akan kick in (masuk). Karena itu lah dibutuhkan  APBN, ini kenapa fiskal itu harus ekspansif," tuturnya.

Tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), yakni Rp356,5 triliun. Angkanya turun 48 persen dari 2020 yang mencapai Rp695,2 triliun.

Rinciannya, alokasi untuk sektor kesehatan sebesar Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp136,7 triliun.

Selanjutnya, anggaran untuk UMKM sebesar Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, dan insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]