Pemerintah Mulai Buat Simulasi Besaran Iuran dan Manfaat JKP

CNN Indonesia | Rabu, 14/10/2020 19:20 WIB
BPJS Ketenagakerjaan mengatakan pemerintah mulai membuat simulasi besaran iuran dan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi korban PHK. Pemerintah mulai merumuskan dan membuat simulasi besaran iuran program jaminan kehilangan pekerjaan dan manfaatnya. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menyatakan pemerintah mulai membahas substansi, simulasi besaran iuran, desain manfaat dan sumber pendanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyusun peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Selain itu kami juga melihat best practice pelaksanaan JKP di negara lain sebagai bahan masukan pelaksanaan JKP di Indonesia," ujar Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja kepada CNNIndonesia.com Rabu (14/10).


Manfaat dari program JKP, lanjut Utoh, nantinya juga akan sesuai dengan yang tertera dalam UU Cipta Kerja, seperti cash benefit, vocational training, dan job service atau akses lapangan pekerjaan.

Keseluruhan manfaat dan teknis pelaksanaan JKP tersebut hingga saat ini juga masih dalam pembahasan secara intensif, termasuk terkait pesangon dan uang penghargaan yang juga nantinya akan diatur lebih lanjut dalam PP.

"Penyusunan regulasi terkait hal ini akan selalu memperhatikan ketahanan dana dan keberlangsungan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan tidak mengurangi manfaat bagi para peserta," ucap Utoh.

[Gambas:Video CNN]

Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan program JKP tak akan membebani buruh dan pengusaha iuran tambahan.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja, kata dia, program ini akan menggunakan pendanaan yang antara lain bersumber dari pemerintah, rekomposisi dana jaminan sosial yang eksisting atau menggunakan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

"Hal ini juga masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut agar ketahanan dana jaminan sosial dan pelaksanaan program tetap berkesinambungan," tandasnya.

(hrf/agt)